REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyatakan penundaan program redenominasi (penyederhanaan angka rupiah) dilakukan karena kondisi ekonomi dan politik nasional masih belum stabil. Apalagi, tahun ini Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi.

"Kita ingin ini sukses dalam keadaan ekonomi yang baik," kata Gubernur BI, Agus DW Martowardojo dalam 'focus group discussion' tentang sistem pembayaran di Gedung BI, Kamis (16/1).

Kondisi ekonomi nasional sepanjang tahun lalu cukup fluktuatif. Tahun ini diperkirakan ekonomi nasional belum stabil, sehingga program redenominasi belum dapat dilakukan.

Agus menambahkan, BI sangat ingin program ini sukses dan bisa segera dilaksanakan. Namun, pemerintah dan BI tidak bisa terburu-buru merealisasikan program tersebut. "Tanggal efektif perlu kita waspadai di waktu yang tepat," ujar Agus.

Kalaupun redenominasi efektif, pemerintah dan BI juga masih perlu melakukan sosialisasi selama masa transisi. Agar redenominasi mencapai tujuannya.

Deputi Gubernur, Ronald Waas mengatakan, ekonomi saat ini belum tepat untuk melaksanakan program redenominasi. Namun DPR RI telah membentuk panitia khusus dan sudah ada diskusi antara BI, pansus dan pihak terkait.

Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi program redenominasi meskipun masih terbatas pada akademisi, pansus, dan pemerintah daerah. Sosialisasi akan terus dilakukan untuk menjamin masyarakat memahami target program redenominasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika