REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- LSM Indonesia Property Watch meminta pemerintah memberikan perhatian kepada insentif rumah murah guna mengatasi persoalan masih banyaknya warga berpenghasilan rendah yang belum memiliki tempat tinggal.
"Di tengah kejenuhan pasar properti khususnya segmen menengah atas, sebaiknya pemerintah memberikan perhatian bagi insentif rumah murah," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, Senin.
Menurut dia, perhatian yang lebih besar bagi insentif rumah murah karena kondisi saat ini dengan naiknya suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) dinilai bakal menggerus daya beli konsumen.
Ia juga mengingatkan bahwa hingga saat ini Kementerian Perumahan Rakyat masih belum efektif dalam menjalankan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Untuk itu, lanjutnya, program FLPP yang dimaksud agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat lebih mudah dalam memiliki rumah juga harus dirangkai dengan subsidi selisih bunga untuk properti di segmen menengah agar semua lapisan konsumen mempunyai kesempatan untuk memiliki hunian.
Sebelumnya, Kementerian Perumahan Rakyat menggandeng sebanyak 18 bank pelaksana guna menyalurkan bantuan perumahan dengan skema kredit pemilikan rumah FLPP kepada masyarakat di Indonesia.
"Kemenpera berharap akan lebih banyak bank baik bank umum nasional maupun bank pembangunan daerah yang akan ikut serta dalam penyaluran KPR FLPP kepada masyarakat," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo.
Ia memaparkan, beberapa bank yang melaksanakan PKO tersebut antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BRI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, BPD NTT, BPD Sumut Syariah dan BPD Jawa Timur.
Bank-bank pelaksana penyalur KPR FLPP, ujar dia, diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat untuk memiliki rumah dengan angsuran dan bunga yang ringan yakni 7,25 persen dan tetap selama 20 tahun.
Menurut Sri Hartoyo, hingga saat ini Program Pemerintah Pro Rakyat berupa fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui kredit pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera sampai dengan tahun 2013 telah disalurkan sebanyak 273.832 unit rumah atau sebesar 20 persen dari target 1.350.000 unit rumah.
"Angka tersebut memang jauh dari harapan terhadap pencapaian RPJMN tersebut. Untuk itu saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan baik dari bank pelaksana, para pengembang, pemerintah daerah secara bersama-sama dengan pemerintah pusat membantu percepatan penyediaan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.
Program KPR FLPP merupakan program bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan berbagai manfaat yaitu suku bunga/marjin tetap sebesar 7,25 persen selama masa pinjaman dan sudah termasuk perlindungan asuransi jiwa dan kebakaran serta bebas PPN.
Pada 2013, Kemenpera telah bekerja sama dengan 26 bank pelaksana, terdapat empat bank pelaksana memiliki target kinerja lebih dari 50 persen, 14 bank pelaksana yang target kinerja kurang dari 50 persen, dan delapan bank pelaksana yang sama sekali tidak melakukan penyaluran FLPP dari target.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
