REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau menggencarkan program pengembangan tanaman karet guna menekan keinginan masyarakat mengalihkan fungsi lahan untuk bertanam kelapa sawit.
"Animo masyarakat untuk menanam kelapa sawit di Riau sangat besar sehingga berdampak pada berkurangnya lahan untuk subsektor perkebunan lainnya. Karena itu saatnya dibatasi pengembangan perkebunan kelapa sawit," kata Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulher di Pekanbaru, Kamis (9/12).
Kebijakan tersebut disampaikan Zulher terkait animo masyarakat bertanam kelapa sawit sangat tinggi, karena mereka memandang berkebun sawit lebih menguntungkan dibanding subsektor perkebunan lainnya.
Anggapan lainnya bahwa jika dibandingkan dengan beberapa komoditas pangan maka kelapa sawit jauh lebih menguntungkan sehingga mereka berkeinginan mengalihfungsikan lahan bukan untuk subsektor perkebunan seperti karet dan kelapa, tanaman pangan padi, palawija maupun sayur-sayuran.
Zulher mengatakan alih fungsi lahan seharusnya tidak terjadi karena masing-masing komoditas memiliki keunggulan masing-masing.
"Seperti karet, jika pola tanamnnya diperlakukan sama dengan kelapa sawit, hasil karet justru jauh lebih bagus dari kelapa sawit," katanya sambil menambahkan satu hektare karet akan jauh lebih produktif daripada kelapa sawit.
Sementara itu jika produktivitas sawit yang sesuai dengan standar pengelolaan perkebunan dan perkembangan harga yang normal, maka satu hektare kebun kelapa sawit per bulannya akan menghasilkan 3,5 ton tandan buah segar maka hasilnya senilai Rp5,5 juta.
Kemujdian kebun karet produksi per bulan mencapai 800 kg atau senilai Rp12 juta. Artinya ada selisih sebesar Rp6,5 juta dibandingkan dengan produksi kelapa sawit. "Besaran nilai produksi karet itu, jika dikalikan dengan penghasilan kotor saja," katanya.
Sementara itu biaya produksi dan operasional kebun kelapa sawit per bulan mencapai 40 hingga 50 persen sedang karet lebih rendah atau hanya berkisar 30 hingga 40 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
