REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kaukus Parlemen Papua di DPR dan DPD RI meminta PT Freeport membangun pabrik pemurnian atau "smelter" di tanah Papua dalam kurun waktu tiga tahun. Mereka meminta pemerintah tetap membuka peluang ekspor hasil tambang perusahaan itu.

"Kami sudah bertemu dengan Serikat Pekerja PT Freeport, mereka meminta ada toleransi tiga tahun untuk tetap bisa ekspor dengan syarat, PT Freeport harus bangun pabrik pemurnian di Papua, tidak boleh di tempat lain," kata Anggota Kaukus Papua DPR dan DPD RI, Robert Joppy Kardinal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (20/12).

Robert menjelaskan Undang-Undang Otonomi Khusus bisa jadi salah satu celah untuk tetap membuka peluang PT Freeport ekspor keluar negeri. Hanya saja menurut dia, dengan satu syarat PT Freeport bangun pabrik smelter alias pemurnian di Papua.

"Sebenarnya PT Freeport punya pabrik smelter di Gresik namun hanya mampu mengolah 30 persen hasil mineral tambang yang digali dari sumberdaya alam Papua dan 70 persen diekspor keluar negeri," ujarnya.

Karena itu, Robert yang juga politisi Golkar dan Anggota Komisi IV DPR RI, tidak habis pikir PT Freeport seakan-akan tidak memiliki kemampuan membangun  pabrik pemurnian di Papua.

Ia menyebut dari Sorong, Kaimana sampai Fak-Fak memiliki gas dan batubara untuk keperluan bahan bakar pabrik tersebut tersedia sangat besar. "Harga tanah juga lebih murah daripada di Jawa. Kalau perlu kita kasi Pulau kosong, tapi dengan syarat harus bangun pabrik di Papua," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika