REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Indonesia, dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajsa, dan Pemerintah Jepang, dipimpin Menteri Luar Negeri Fumio Kushida, mengadakan pertemuan keempat Steering Comittee Metropolitan Priority Area (MPA) untuk investasi dan industri di wilayah Jabodetabek. Dalam pertemuan yang berlangsung di Tokyo, Rabu (11/12), kedua negara sepakat mempercepat implementasi rencana strategis tersebut.
Dalam keterangan pers yang diterima ROL, delegasi kedua negara membahas perkembangan lima proyek flagships dari 20 proyek utama yang telah diidentifikasi pada pertemuan MPA sebelumnya. Juga dilakukan konsultasi tingkat tinggi MPA untuk promosi investasi.
Secara umum, pokok pembahasan dalam program MPA meliputi: Pertama, groundbreaking pembangunan proyek Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) jalur Utara-Selatan serta penyelesaian implementasi proyek utama, termasuk rekonstruksi stasiun pompa timur di Pluit dan Komunitas Pintas dan MRT Jalur Timur-Barat dan Jawa-Sumatra Interconnection Transmission Line dipercepat pada tahun 2020.
Kedua, kesiapan pihak Jepang untuk memfasilitasi pinjaman ODA untuk proyek MRT Jalur Utara-Selatan, MRT jalur Timur-Barat, dan Jawa-Sumatra Interconnection Transmission Line serta pinjaman untuk sektor pertanian, drainase dan energi. Ketiga, percepatan formulasi proyek pembangunan pelabuhan Internasional baru Cilamaya dan pembangunan konstruksi akses jalan, melalui kolaborasi dengan pihak swasta dan pemerintah kedua negara.
Keempat, kesepakatan mengenai pembuatan fasilitas pendukung MPA dan pembentukan dialog akselerasi PPP (Public Private Partnership). Kelima, kesepakatan melakukan studi kelayakan wilayah Jakarta-Bandung sebagai bagian dari proyek Jakarta – Surabaya Kereta Api Ekspres.
Terkait promosi investasi, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama investasi dengan meninjau kembali regulasi untuk mempromosikan investasi langsung dari Jepang ke Indonesia. Termasuk di dalamnya kemudahan lisensi impor, prosedur bea masuk pelabuhan, isu visa tenaga kerja serta prediktabilitas hukum dan regulasi.
Hatta mengatakan program MPA tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran MP3EI untuk mewujudkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hatta menyebut pembangunan konektivitas infrastruktur yang memadai diharapkan dapat menfasilitasi pergerakan barang, jasa dan tenaga kerja serta meningkatkan daya tarik investasi baik dari Jepang maupun Negara-negara ASEAN.
Jepang adalah mitra utama Indonesia dalam perdagangan, investasi dan pembangunan. Di bidang perdagangan, Jepang merupakan mitra terbesar kedua dengan nilai perdagangan pada 2012 sebesar 52,9 miliar dolar AS. Sedangkan di bidang investasi, pada 2012 Jepang merupakan investor terbesar kedua dengan nilai realisasi investasi sebesar 2,45 miliar dolar AS. "Investasi dari Jepang di Indonesia diharapkan akan semakin meningkat, dan Indonesia siap menjadi hub untuk investasi dan perdagangan dengan Jepang di kawasan ASEAN," ujar Hatta.
Hasil dari pertemuan akan dilaporkan kepada kedua pemimpin negara yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzo Abe, yang akan melakukan pertemuan bilateral pada 13 Desember 2013. Pertemuan tersebut bersamaan dengan KTT Perayaan ke-40 kerja sama ASEAN- Jepang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika