REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung distribusi bahan bakar minyak (BBM) di luar Pulau Jawa untuk meningkatkan kelancaran pasokan.
Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim kepada wartawan di Surabaya, Selasa, mengemukakan tingkat konsumsi BBM di luar Jawa terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sebagai dampak pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Sayangnya kenaikan konsumsi BBM di luar Jawa itu belum diimbangi dengan sistem distribusi yang memadai, karena keterbatasan infrastruktur pendukung," katanya di sela syukuran dua tahun Majalah Global Energi.
Ia menyebutkan tingkat konsumsi BBM di Pulau Jawa cenderung menurun, dari 58 persen (dari total konsumsi nasional) pada 2006 menjadi 52 persen pada saat ini. Namun, untuk di luar Jawa, tingkat konsumsi justru meningkat.
Ibrahim mencontohkan konsumsi BBM di Sumatera kini mencapai sekitar 26 persen, dari sebelumnya tahun 2006 yang masih sebesar 23 persen. Sementara konsumsi di Kalimantan naik menjadi 7,85 persen dari sebelumnya 7,0 persen.
"Kenaikan konsumsi juga terjadi di wilayah Sulawesi, Papua dan Maluku serta Nusa Tenggara. Kondisi itu menjadi bukti perekonomian di luar Jawa terus tumbuh," ujar Ibrahim yang juga Pemimpin Redaksi Majalah Global Energi.
Menurut dia, konsumsi BBM yang sudah menyebar ke seluruh daerah tersebut harus segera diimbangi dengan pembangunan atau pengadaan infrastruktur pendukung, semisal kapal tanker, dermaga, tangki penyimpanan, armada pengangkut dan akses jalan yang memudahkan distribusi.
"Kalau distribusi bagus dan lancar, disparitas harga BBM di Jawa dan luar Jawa tidak akan terlalu tinggi, seperti yang terjadi saat ini terutama di daerah yang sulit dijangkau karena keterbatasan sarana transportasi," kata Ibrahim.
Ia menambahkan perbedaan harga yang terlalu tinggi tersebut sering dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyelewengan distribusi BBM, termasuk yang bersubsidi.
Terkait BBM bersubsidi, Ibrahim Hasyim mengatakan kuota 48 juta kiloliter yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2013 diperkirakan masih mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
