REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan mencari konsultan hukum dalam rangka penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara atau sukuk negara di pasar perdana dalam negeri tahun anggaran 2014 melalui seleksi umum dengan prakualifikasi. Keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu yang diterima di Jakarta, Rabu (13/11), menyebutkan lingkup pekerjaan konsultan hukum dimaksud adalah memberikan jasa konsultasi di bidang hukum dalam rangka penerbitan dan penjualan SBSN di pasar perdana dalam negeri tahun anggaran 2014.
Lingkup pekerjaan tersebut terdiri dari melakukan legal review dokumen hukuk penerbitan sukuk negara ritel tahun 2014 termasuk review atas proyek yang akan digunakan sebagai aset SBSN. Selain itu menyediakan narasumber dan materi unutk halfday workshop bidang hukum, melakukan kajian hukum terkait dengan perkembangan sukuk di Indonesia, dan melaksanakan kegiatan uji tuntas aspek hukum (due dilligence) barang milik negara yang akan dijadikan sebagai aset SBSN.
Konsultan hukum bersama dengan Direktorat Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelolaan Utang, menyediakan draft dokumen penerbitan SBSN dengan struktur akad yang baru, misalnya wakalah. Persyaratan bagi peminat, peserta adalah konsultan hukum yang berbentuk badan usaha firma atau badan hukum lainnya yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peserta tidak sedang menangani perkara atau menjadi pengacara atau penasihat hukum bagi pihak-pihak yang tersangka dengan Negara atau Pemerintah RI. Peserta mempunyai pengalaman di bidang pasar modal atau salah satu anggota tim mempunyai pengalaman dalam penyusunan dokumen hukum untuk penerbitan sukuk/obligasi syariah.
Persyaratan lainnya, peserta mempunyai partner yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal otoritas di bidang pasar modal. Peminat dapat melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi mulai 11 hingga 19 November 2013 di Direktorat Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Gedung Frans Seda lantai 5 Jalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika