REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) memperkirakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik bakal melebihi target yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2013. Kepala Divisi BBM dan Gas PLN Suryadi Mardjoeki di Jakarta, Kamis (17/10) mengatakan, konsumsi BBM pembangkit sampai kuartal ketiga 2013 sudah mencapai 5,5 juta kiloliter. "Sampai akhir 2013, konsumsi BBM diperkirakan akan mencapai sebesar 7,1 juta kiloliter," katanya.
Perkiraan realisasi itu lebih tinggi dibandingkan kuota APBN Perubahan 2013 yang ditetapkan 6,3 juta kiloliter. Sementara, sampai semester pertama 2013, konsumsi BBM mencapai 3,6 juta kiloliter. Namun, perkiraan konsumsi BBM 2013 itu masih lebih rendah dibandingkan realisasi 2012 yang mencapai 8,2 juta kiloliter.
Suryadi mengatakan, kelebihan konsumsi BBM itu terutama dikarenakan molornya pengoperasian sejumlah pembangkit uap berbahan bakar batu bara. Penyebab lainnya kenaikan konsumsi BBM di Medan, Sumatera Utara akibat ketiadaan gas. "Target batubara tidak tercapai karena PLTU banyak terlambat dan 'performance' masih banyak gangguan. Di tambah lagi, Medan yang banyak membutuhkan BBM," ujarnya.
Menurut dia, mulai 30 September 2013, pembangkit di wilayah Jawa sudah tidak lagi mengonsumsi BBM. "Dengan demikian, penurunan pemakaian BBM baru terlihat di bulan-bulan mendatang," ujarnya.
Suryadi juga menambahkan, pemakaian gas pembangkit sampai akhir 2013 diperkirakan mencapai 405 triliun british thermal unit (TBTU). Pemakaian gas itu lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2012 yang mencapai 365 TBTU. Sedangkan, pemakaian gas sampai kuartal ketiga 2013 sudah mencapai mencapai 302 TBTU.
Target konsumsi BBM pembangkit pada 2013 sebesar 6,3 juta kiloliter itu terdiri dari solar (high speed diesel/HSD) 4,9 juta kiloliter dan minyak bakar (marine fuel oil/MFO) 1,4 juta kiloliter. Sementara, untuk 2014, pemerintah menargetkan pemakaian BBM pembangkit sebesar 6,1 juta kiloliter yang terdiri dari HSD 4,5 juta kiloliter dan MFO 1,6 juta kiloliter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika