REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Boediono mengatakan pemerintah selalu memberikan perhatian pada pergerakan inflasi, selain terus berkomitmen menjaga haga kebutuhan pokok pada tingkat rendah sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat. "Kita tidak mengutak-atik moneternya. Tapi suplai bahan pokok penting kita benahi. Inflasi yang tetap rendah penting untuk menjaga biaya produksi, ongkos buruh dan sebagainya bagi pelaku usaha di sektor riil. Inflasi juga sangat berpengaruh bagi pelaku di sektor keuangan," kata Wapres saat membuka "Trade Expo Indonesia" (TEI) ke-28 di Jakarta, Rabu (16/10).
Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia berlangsung pada 16-20 Oktober 2013 yang diikuti 2.000 pengusaha nasional terdiri dari golongan usaha kecil menengah, koperasi, Badan Usaha Milik Negara. Sejauh ini sudah tercatat setidaknya 9.300 pembeli dari 106 negara.Target transaksi pada Trade Expo 2013 ini adalah dua miliar dolar AS.
Wapres mengakui bahwa terjadi peningkatan inflasi pada beberapa bulan terakhir, namun angka tersebut diharapkan segera mencapai titik keseimbangannya seraya menegaskan bahwa upaya yang paling utama dalam menekan inflasi adalah mengamankan suplai bahan pokok. Boediono mengatakan pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan dan menjaga makro ekonomi demi mempertahankan stabilitas ekonomi.
"Maka komunitas bisnis jangan ragu-ragu membawa kembali penerimaan ekspor ke Indonesia. Aman. Ini memerlukan kerjasama. Tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah, tapi kita sama-sama menjaga ekonomi kita supaya bisa melewati masa transisi ini, baik bagi pengusaha dan juga pemerintah," ujarnya.
Ditambahkan pula, Wapres merasa perlu menyatukan pandangan mengenai berbagai kebijakan lain di luar ekonomi yang mempengaruhi bisnis di Tanah Air. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan di sektor riil yang sangat penting untuk dilaksanakan demi kesuksesan bersama.
Pertama, ungkapnya, pemerintah berkomitmen untuk menurunkan biaya logistik. Ini sangat penting karena dengan biaya logistik yang lebih murah sehingga ekspor bisa bersaing, yang berarti perbaikan daya saing.
Kedua, pemerintah ingin mengurangi banyaknya regulasi baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat demi mencapai peringkat indeks kemudahan berbisnis yang lebih baik dari saat ini.
Ketiga adalah masalah pemasaran di dunia yang serba cepat. "Kita perlu melihat pasar mana yang tumbuh cepat, mana yang menurun. Mana yang baru yang perlu kita masuki. Kegesitan ini perlu kita lakukan bersama, antara eksportir yang difasilitasi pemerintah. Pada 2014 ada perubahan dinamika global. Ini yang harus kita monitor," papar Wapres.
Dalam hal negosiasi perdagangan, pemerintah telah menandatangani berbagai perjanjian yang harus dilaksanakan. Namun, Wapres menegaskan bahwa pemerintah akan selalu menjaga kepentingan nasional Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika