REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak lima stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) sedang dibangun di lokasi perkebunan dan pertambangan di Jambi. Ketua Tim Percepatan Bahan Bakar Gas IGN Wiratmaja Puja mengatakan, kelima SPBG tersebut dibangun perusahaan swasta dan dikelola BUMD Jambi. "Pasokan gas berasal dari PetroChina dan PGN," katanya di Jakarta, Kamis (26/9).
Menurut Wiratmaja Puja, PT PGN dan PT Sinar Mas sudah menandatangani perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan volume dua juta kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk memenuhi kebutuhan SPBG tersebut. PJBG itu menggunakan harga pasar dan tidak mengikuti Keputusan Menteri ESDM Nomor 2261K/12/MEM/2013 tentang Ketentuan Harga Jual Gas Bumi dari KKKS dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa untuk Alokasi BBG, yang menetapkan harga gas bumi untuk memenuhi kebutuhan BBG transportasi darat maksimal 4,72 dolar AS per juta british thermal unit (MMBTU). "Ini pertama kalinya dan akan menjadi model pengembangan BBG ke depan," kata Wiratmaja.
Di luar itu, pemerintah juga sedang membangun empat SPBG yang berlokasi di Balikpapan sebanyak dua unit dan Samarinda dua unit untuk memenuhi kebutuhan industri pertambangan dan perkebunan. "Pembangunan empat unit SPBG memakai dana APBN, sehingga harus kelar tahun ini juga," katanya.
Menurut dia, saat ini, pemenang lelang sudah ditetapkan dan lahan juga sudah tersedia. "Kami optimis terbangun tahun ini," katanya.
Sesuai mekanisme APBN, dana harus terserap di tahun berjalan. "Jadi, kami harus selesaikan tahun ini juga. Kalau tidak, mesti mengajukan anggaran lagi di tahun depan," kata Wiratmaja.
Wiratmaja menambahkan, pembangunan SPBG di lokasi tambang atau kebun cukup ekonomis karena industri akan lebih menguntungkan memakai gas dibandingkan BBM nonsubsidi. Hal serupa, lanjutnya, terjadi di Surabaya, Jatim. Saat ini, lanjutnya, ada sejumlah SPBG yang menyuplai ke industri di daerah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
