REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah proaktif dan jangan pasif dalam memberi respons dalam mengatasi permasalahan komoditas pangan yang terjadi di Tanah Air. "Kami berharap pemerintah tidak mengambil kebijakan yang mendadak dan spekulatif," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (24/9).

Menurut Natsir, pihaknya menyayangkan langkah yang kerap diambil oleh pemerintah sebagai solusi permasalahan pangan seperti operasi pasar atau secara tiba-tiba mendatangi kunjungan ke pasar. Ia berpendapat, langkah-langkah tersebut telah sering dilakukan namun dampaknya hanya menurunkan harga secara lambat dan kemudian harga akan merangkak naik kembali.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah seharusnya dapat mengikuti sistem perdagangan pangan dunia dan tidak pasif dalam menghadapi permasalahan pangan. Selama ini, pemerintah dinilai baru mengeluarkan kebijakan impor pada saat terdapat suatu komoditas yang jelas-jelas kurang. "Artinya, Kementerian Perdagangan ketinggalan irama. Negara lain dalam jangka waktu enam bulan sebelumnya sudah mengeluarkan kebijakan impor pangannya, karena dalam perdagangan pangan internasional paling tidak 6-12 bulan pangannya sudah dipesan oleh pengusaha kartel dunia," papar Natsir.

Karena itu, kata dia, Kementerian Perdagangan dinilai perlu lebih proaktif dalam mengeluiarkan kebijakan sehingga tidak terlambat dan membiarkan pelaku kartel mengendalikan harga pangan strategis yang dibutuhkan. Sebelumnya, Kadin menyatakan masih adanya indikasi kartel pangan adalah akibat lemahnya penataan pangan nasional dari segi hulu hingga ke hilir.

Data Kadin menyebutkan bahwa potensi kartel untuk enam komoditas pangan strategis mencapai hingga Rp11,34 triliun per tahun. Keenam komoditas pangan strategis tersebuit adalah daging sapi, daging ayam, gula, kedelai, jagung, dan beras impor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika