REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaku usaha meragukan empat paket kebijakan ekonomi yang diumumkan pemerintah berhasil mengatasi masalah ekonomi dan melemahnya rupiah saat ini. Lambatnya langkah yang diambil pemerintah dikhawatirkan justru merugikan pelaku usaha dan pelaku industri.
"Paket kebijakan kami kira tidak akan selesaikan masalah. Kecuali ada paket stimulus dan terus menerus seperti yang dikeluarkan pada masa orde baru dulu," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit dalam diskusi 'Rupiah Bikin Resah' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (24/8).
Anton mengungkapkan, harusnya pemerintah mau belajar dari krisis yang dihadapi pada 1998 dan 2008. Defisit menurutnya sudah berlangsung selama tujuh triwulan. Namun, pemerintah baru membuat argumentasi saat ini.
Ibaratnya, kebijakan yang diambil meskipun baik tetapi dilakukan pada waktu yang buruk. "Harusnya kan mengambil kebijakan yang bak saat kondisi yang baik juga. Jadi diantisipasi dulu," ujarnya.
Persoalan pokok yang dihadapi pelaku usaha saat ini dijelaskan Anton adalah bagaimana memenuhi upah buruh yang sudah terlanjur naik hingga 100 persen. Bila kondisi moneter tidak membaik, akan berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
Pada saat yang sama, nyaris semua pelaku usaha kehilangan kepercayaan diri serta kepercayaan kepada kebijakan pemerintah. Lantaran krisis moneter diperparah dengan defisit hingga 9.8 Miliar Dolar AS.
Meski semua dolar AS dicairkanm tidak akan berpengaruh banyak karena sudah defisit. Walaupun ada intervensi dari Bank Indonesia sekalipun.
"Akan ada hutang jatuh tempo di akhir tahun. Orang awam khawatir kehilangan momentum, akibatnya orang yang tidak perlu memiliki dolar mau beli dolar juga," kata Anton menjelaskan.
Pelaku usaha semakin tidak percaya kepada kebijakan pemerintah, karena banyak program yang tidak berjalan dengan baik. Di tengah kondisi defisit dan pertumbuhan ekonomi yang turun, pemerintah masih terlalu percaya diri dengan menargetkan angka capaian pertumbuhan hingga 6.4 persen.
Kebijakan ekonomi pemerintah, dinilai Anton kehilangan relevansinya bagi pelaku usaha. Yang dibutuhkan pengusaha adalah bagaimana menurunkan porsi biaya untuk buruh tanpa merugikan buruh itu sendiri.
"Kalau diberikan reduction pajak dimana relevansinya. Jangan sampai sakit jantung dikasih obat pilek," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika