REPUBLIKA.CO.ID, JaKARTA -- Paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam merespon kondisi perekonomian akhir-akhir ini harus bersifat komprehensif. "Tidak boleh sifatnya terkonsentrasi pada satu titik saja," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Rahmat Republika, Rabu (21/8).
Pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan sebagai respon terhadap situasi perekonomian akhir-akhir ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan paket kebijakan itu akan diumumkan, Jumat (23/8), dan akan segera dijalankan oleh stake holder terkait, Sabtu (24/8).
Andi mengatakan situasi perekonomian saat ini tidak terkonsentrasi pada satu pola alias tersebar. Kondisi ini diperlihatkan oleh tertekannya sejumlah elemen dalam fundamental ekonomi Indonesia seperti penurunan cadangan devisa, pelemahan kurs rupiah, gejolak pasar keuangan hingga defisit neraca perdagangan.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menilai sampai saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mengeluarkan pernyataan yang memberi sinyal adanya koordinasi kebijakan.
"Padahal justru itu yang kita mau. Presiden harus terbuka agar publik tahu pemerintah sudah melakukan langkah nyata dalam proses ini," ujarnya.
"Jadi saya tidak terlalu dengan produksi wacana yang bertujuan untuk menetralisir pasar karena yang kita butuh adalah langkah koordinatif," kata Andi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
