REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah yang akan memberikan insentif untuk mendorong eksplorasi minyak dan gas di dalam negeri dinilai akan sia-sia selama permasalahan-permasalahan yang membelit selama ini belum terselesaikan. 

Permasalahan-permasalahan seputar eksplorasi meliputi beban fiskal dan beban perizinan.  Demikian disampaikan Wakil Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah kepada Republika, Ahad (11/8). 

"Kalau ada insentif-insentif baru yang akan diberikan, sedangkan permasalahan-permasalahan yang lama tak selesai, percuma," ujar Sammy.  Sammy menjelaskan, saat ini terdapat dua kategori investor di sektor perminyakan yaitu investor yang telah berinvestasi dan investor yang akan berinvestasi. 

Dari kaca mata investor, terdapat sejumlah permasalahan yang melingkupi eksplorasi di Indonesia seperti perpajakan, cost recovery dan kontrak kerja sama yang dianggap merugikan negara.

"Kalau itu bisa diselesaikan, justru akan menjadi insentif terbesar," kata Sammy.  Kemudian dari sisi perizinan, Sammy menyebut banyaknya beban biaya yang harus ditanggung investor apabila hendak bereksplorasi. 

"Pajak-pajak eksplorasi yang katanya akan dihapus, ternyata malah lebih parah," ujar Sammy.  Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, maka akan sulit menggerakkan investor untuk berinvestasi. 

Terlebih investor menanggung 100 persen beban dan keberhasilan selama eksplorasi.Pemerintah masih mengkaji pemberian insentif untuk mendorong eksplorasi minyak dan gas di dalam negeri.

Alasan di balik pemberian insentif adalah penurunan lifting, khususnya lifting minyak yang terus terjadi.  Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan tengah memfokuskan rencana pemberian insentif pada eksplorasi migas yang menggunakan teknologi tinggi misalnya Enhanced Oil Recovery (EOR) pada eksplorasi minyak dan eksplorasi di daerah ekstrem seperti laut dalam, remote area, dan lain-lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan insentif untuk eksplorasi, khususnya eksplorasi minyak harus ada.  Sebab, apabila insentif tidak disediakan sehingga berakibat pada ketiadaan eksplorasi, maka ketersediaan minyak terancam. 

"Sama saja makan tabungan, tapi tak menghasilkan lagi.  Itu nanti dituntaskan," kata Hatta.  Menurut Hatta, pemberian insentif ini tak terkait dengan Instruksi Presiden agar lifting minyak mencapai 1 juta barel di 2014.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika