REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan Menteri Perindustrian dalam mempromosikan mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost and Green Car (LCGC) dinilai bertentangan dengan program pengurangan kemacetan. 

Kebijakan tersebut dinilai justru membuka ruang perangkap bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengurai kemacetan.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin mengatakan kebijakan LCGC haruslah didahului dengan pengembangan transportasi umum yang nyaman, aman dan terjadwal. 

"Kalau tidak didahului dengan hal itu, LCGC justru mengundang animo masyarakat membeli kendaraan pribadi untuk transportasi mereka," kata Ahmad saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (30/7).

Selain menambah kemacetan kota seperti Jakarta, LCGC juga akan semakin memboroskan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berarti pula meningkatnya beban pemerintah atas subsidi BBM. 

Menurut Ahmad, lahirnya kebijakan ini semakin memperkuat bukti bahwa pemerintah tidak berpihak pada pembenahan transportasi umum, namun lebih mendorong masyarakat menambah jumlah mobil pribadi.

Pertambahan jumlah kendaraan bermotor secara nasional sepanjang 2012 mencapai 10 juta unit. Sementara itu DKI Jakarta telah disesaki 13 juta unit kendaraan bermotor. 

Ahmad mengatakan kondisi pertumbuhan kendaraan bermotor saat ini mengarah pada kemacetan total di Jakarta pada 2014. Dengan pemasaran LCGC akan mempercepat kemacetan total di Jakarta menjadi awal 2014. 

Jumlah kendaraan bermotor di Jabodetabek yang beroperasi di Jakarta mencapai 38,77 juta unit yang terdiri 26,1 juta unit, mobil penumpang 5,3 juta unit, bus 1,3 juta unit dan truk 6,1 juta unit.

"Dengan penambahan LCGC yang saat ini angka pemesanan mencapai 400 ribu unit, maka diproyeksikan hingga akhir tahun bisa mencapai 800 ribu unit dan akan menambah beban kemacetan bagi Jakarta," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika