Senin 15 Jul 2013 14:34 WIB

Jepang Pertanyakan Pembangunan PLTU Batang

Rep: Muhammad Iqbal/ Red: Nidia Zuraya
Petugas PLTU memeriksa kondisi pembangkit listrik.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Petugas PLTU memeriksa kondisi pembangkit listrik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengadakan pertemuan bilateral dengan Senior Vice Minister of Cabinet Office of Japan Yasutoshi Nishimura di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (15/7). 

Dalam pertemuan tersebut, Nishimura mengutarakan keseriusan Pemerintah Jepang terkait proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2x1.000 mega watt di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. "Kami meminta kerja sama pihak Indonesia.  Karena PLTU Jawa Tengah memiliki teknologi yang paling efisien sehingga menguntungkan Indonesia," ujar Nishimura dalam konferensi pers seusai pertemuan. 

Menurut Hatta, Pemerintah Jepang khawatir proyek tersebut terganggu karena masalah pembahasan lahan. Meskipun demikian, tanpa menyebut jumlah lahan yang masih terkenda, Hatta memastikan jumlah lahan yang terkendala tidak banyak."Nanti persisnya. Tapi, kecil sekali," ujarnya. 

Namun, lahan yang terkendala itu sangat vital karena berada di tengah-tengah lokasi PLTU. Dalam rapat koordinasi pertengahan Mei lalu, pemerintah meyakini pemancangan tiang pancang (ground breaking) proyek tersebut akan dilakukan sesuai tuntasnya financial closing yaitu Oktober 2013. Penyelesaian lahan akan diserahkan kepada pemerintah daerah dan Bimasena Power Indonesia (BPI). 

Terkait pertemuan, Hatta mengatakan kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan tidak hanya perdagangan dan investasi antar kedua negara, melainkan juga di kawasan ASEAN. Khususnya dalam menghadapi ASEAN Economy Community dan Regional Economy Partnership. Selain itu, Jepang juga menunjukkan ketertarikannya untuk berinvestasi di bidang energi baru terbarukan seperti panas bumi, angin, matahari dan biomassa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement