Rabu 10 Jul 2013 11:04 WIB

Kemenhub: Kenaikan BBM Tak Pengaruhi Transportasi Logistik

Kegiatan bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Kegiatan bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa aktivitas transportasi logistik tidak terlalu dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagaimana telah diumumkan oleh Pemerintah pada akhir Juni 2013.

"Dari kondisi yang kita temui di lapangan membuktikan bahwa kenaikan harga BBM tidak terlalu memberikan dampak terhadap transportasi logistik," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Suroyo Alimoeso, Rabu (10/7).

Menurut dia, kegiatan perekonomian tetap bergerak seperti biasa yang terindikasi, antara lain dari tidak berkurangnya angkutan truk yang mengangkut logistik. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap transportasi logistik relatif sangat kecil.

Hal tersebut, lanjut dia, karena transportasi logistik sangat dibutuhkan masyarakat sehingga para pengusaha dinilai juga dapat berhitung mengenai besaran laba dan tambahan biaya akibat kenaikan harga BBM. "Saya yakin pengusaha transportasi logistik masih mendapatkan margin (keuntungan) yang lumayan meski harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan bakar," ujar Suroyo.

Sebagaimana diberitakan, sejumlah asosiasi transportasi dan logistik di Indonesia lebih banyak mengkritik efisiensi pelayanan kapal dan bongkar muat di pelabuhan yang berada di bawah manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. "Efisiensi melalui pembenahan pelabuhan agar pelayanan kapal dan bongkar muat lebih cepat ternyata tidak sesuai dengan harapan," kata Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Iskandar Zulkarnain.

Menurut Iskandar, hal yang terjadi adalah sebaliknya karena tarif-tarif kepelabuhanan justru meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir sehingga pihaknya belum melihat dampak efisiensi yang dijadikan sebagai keberhasilan PT Pelindo II dalam menurunkan biaya logistik nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) Carmelita Hartoto menyatakan waktu tunggu kapal di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, termasuk Pelabuhan Tanjung Priok masih tinggi bahkan waktu tunggu kapal kargo umum bisa mencapai 7-10 hari. "Ini semua memengaruhi biaya kapal dan biaya logistik. Apalagi tarif-tarif kepelabuhanan juga cenderung meningkat," ujarnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement