REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan akan mengkaji harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebagai dampak konflik Kawasan Timur Tengah, terutama kudeta terhadap Pemerintahan Mesir. "Nanti kita akan 'review' (kaji) dulu, tidak bisa satu hari," kata Chatib usai rakor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (8/7).
Chatib mengaku adanya sedikit tekanan pada harga ICP, sehingga menyebabkannya naik. Namun, dia mengatakan akan ada peningkatan pasokan minyak pada 2013 dan 2014. "Jangan terlalu cepat menyimpulkan harga ICP kita naik atau tidak. Kita lihat dahulu perkembangannya beberapa waktu," katanya.
Ia mengatakan tekanan politik memang sempat bereaksi teerhadap pasar dunia, terutama di Amerika Serikat menjadi 101 dolar AS per barel yang semula 99 dolar AS per barel. "Tapi, kita lihat konfigurasi produksi minyak 2014, ada kemungkinan produksinya meningkat karena permintaannya lebih banyak. Jadi nanti sejauh mana efek politik ini akan berlangsung," paparnya.
Namun, dia mengatakan tidak mau berkesimpulan terhadap kenaikan tersebut karena kondisi pasar yang cepat beraksi. "Saya bilang efeknya tidak bisa dilihat hanya hari itu karena pasar bereaksi seketika. Kalau pasokannnya banyak, akan kembali normal. Saya tidak mau cepat-cepat bilang ICP naik karena nanti cuma beberapa hari," ujar Chatib.
Berdasarkan kontrak utama New York, minyak mentah light sweet untuk pengiriman Agustus naik 28 sen menjadi 103,50 dolar AS per barel pada perdagangan pagi dan minyak mentah Brent North Sea untuk penyerahan Agustus naik 25 sen ke posisi 107,97 dolar AS.
Kenaikan harga minyak tersebut juga mimicu kenaikan di perdagangan Asia pada Senin (8/7) setelah data pekerjaan dari Amerika Serikat mengalahkan ekspektasi, mendorong kepercayaan di ekonomi terbesar dunia. Minyak mentah yang dihargakan dalam dolar AS juga memicu melemahnya nilai tukar mata uang lemah, termasuk rupiah yang bergerak melemah sebesar lima poin menjadi Rp 9.945 dibanding posisi sebelumnya Rp 9.940 per dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika