REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan pada 1 November 2013 mendatang, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akan sepenuhnya menjadi milik Indonesia. Ia mengatakan dana Rp 7 triliun sudah disiapkan oleh pemerintah untuk pengambilalihan ini.

Menurut Menperin, saat ini pemerintah sedang memproses pengambilalihan PT Inalum dari Jepang. Proses tersebut meliputi perundingan teknis termasuk soal harga. “Masih perundingan teknis. Kita kan harus mengambilalih dengan benar secara hukum, benar secara komersil, dan pengambilalihan tidak membuat kinerjanya menurun,” katanya saat ditemui di Istana Negara, Senin (24/6).

Dana yang disiapkan pemerintah, lanjut MS Hidayat, sudah disetujui DPR. Tetapi, belum ada keputusan pasti dan resmi siapa yang nantinya akan mengelola Inalum setelah diambil alih. Ada kemungkinan perusahaan tersebut akan menjadi BUMN baru atau diambil alih oleh BUMN yang sudah ada. “Menkeu sudah menyiapkan dana senilai Rp7 triliun seperti yang sudah disepakati di DPR. Kalau kurang minta lagi, kalau lebih dikembalikan,” katanya.

Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun.

Pemerintah Indonesia memiliki 41,13 persen saham PT Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87 persen saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50 persen dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.

Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerja sama pengelolaan PT Inalum berakhir 31 Oktober 2013. Untuk mengambil alih perusahaan aluminium tersebut, pemerintah menyiapkan dana Rp 7 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika