REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ecky Awal Mucharam menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah memicu permasalahan baru di tataran masyarakat.
Permasalahan itu adalah lonjakan harga bahan pangan pokok merata di perkotaan dan pedesaan. "Pemerintah saat ini sedang senang melakukan produksi persoalan. Buktinya, persoalan yang rutin saja tidak terselesaikan oleh pemerintah namun pemerintah sudah membuat kebijakan baru dengan menaikkan harga BBM. Fakta yang temporal dan siklikal yang seharusnya bisa diantisipasi," ujar Ecky dalam rilis yang diterima Republika, Ahad (23/6).
Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013, menaikkan harga premium dan solar. Menteri ESDM, Jero Wacik mengatakan harga jual bensin menjadi Rp 6.500 per liter, sedangkan harga jual solar menjadi Rp 5.500 per liter.
Harga baru berlaku serentak di seluruh wilayah Indonesia terhitung sejak 22 Juni 2013 pukul 00.00 WIB. Menurut Ecky, permasalahan bertambah pelik mengingat pemerintah tidak dapat mengontrol pasar.
Di samping itu, terdapat masalah kartel yang membuat kenaikan harga bahan pangan. "Yang limbung itu pemerintah," kata Ecky.
Pemerintah saat ini, ujar Ecky, tengah beternak kemiskinan akibat kebijakan-kebijakan yang tidak produktif dan solutif. "Problem yang ada saja sudah jelas, namun penyelesaiannya tidak pernah jelas dan tidak pernah terukur penyelesaiannya. Lagi-lagi pemerintah akan menyengsarakan rakyat," kata Ecky.
Ke depan, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis yang diikuti oleh perencanaan yang jelas. Termasuk di dalamnya adalah jalur distribusi dan kontrol agar diperoleh harga yang stabil.
Dengan demikian, Ecky menyebut campur tangan dari pemerintah adalah sebuah keniscayaan. Mengingat hal ini terkait dengan masyarakat kecil dan masyarakat miskin di Tanah Air. "Jangan sampai kenaikan harga ini berujung pada komoditas-komoditas lainnya."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
