REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah agar segera menata ulang BUMN Kepelabuhanan, untuk menuntaskan kisruh persaingan usaha antara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dengan dunia usaha jasa.

"Kadin Indonesia mendesak pemerintah mengambil langkah penting dengan menata ulang bisnis pelabuhan," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, Selasa (4/6).

Suryo mengemukakan hal tersebut dalam menanggapi aksi mogok yang dilakukan oleh asosiasi Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) DKI di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (3/6). Menurut dia, pemerintah seharusnya mereposisi bisnis BUMN pelabuhan di mana Pelindo berkonsentrasi hanya kepada usaha pokok yakni penyediaan prasarana pelabuhan dan penyediaan jasa yang belum bisa disediakan oleh swasta.

Sedangkan penyediaan sarana pelabuhan, lanjutnya, termasuk pelayaran baik jalur maupun penyediaan kapalnya, diserahkan kepada swasta dan mekanisme pasar. Ia berpendapat, model penataan ulang bisnis BUMN pelabuhan seperti itu akan sangat bagus untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di pelabuhan. Selain itu, hal tersebut juga dinilai akan menjaga akselerasi perekonomian domestik, menciptakan pemerataan, dan penguatan dunia usaha nasional.

Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II membantah bahwa rencana pembentukan anak usaha yang akan dilakukan BUMN tersebut akan mematikan usaha swasta yang mendukung aktivitas kepelabuhan. "Ekspansi yang dilakukan perusahaan tidak bertujuan mematikan usaha pendukung kegiatan kepelabuhanan," kata Direktur Utama Pelindo II Richard Jose Lino di Jakarta, Senin (3/6).

RJ Lino mengemukakan bahwa pembentukan anak perusahaan Pelindo dimaksudkan untuk memperkuat dan memperbaiki layanan Pelindo sebagai operator terminal. Ia mencontohkan, PT Jasa Armada Indonesia yang dibentuk sebenarnya bukan bergerak di bidang truk, tetapi perusahaan yang menyediakan jasa layanan kapal tunda dan pandu.

"Dua jasa layanan itu sejak lama menjadi tanggung jawab kami sebagai operator terminal yang kini statusnya ditingkatkan dari sekadar divisi, menjadi sebuah anak perusahaan agar lebih efisien," ucap RJ Lino.

Ia menegaskan, terkait dengan jasa kepelabuhanan, Pelindo bersama otoritas pelabuhan sudah beberapa kali duduk bersama dan menyamakan pikiran dengan asosiasi seperti INSA (Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia), GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia), dan Organda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika