REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Dirktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan mempersilahkan nelayan untuk menaikkan harga jual ikan tangkap.
Kenaikan itu demi mengimbangi beban kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang direncanakan pemerintah pada Juni mendatang.
Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bambang Sutejo di Yogyakarta, Selasa (28/5), mengatakan nelayan berwenang untuk merencanakan kenaikan harga jual ikan tangkapnya untuk menutup mahalnya biaya operasional.
"Kalau bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi nanti telah dinaikkan, otomatis biaya operasional akan meningkat. Mau tidak mau harga jual harus dinaikkan untuk menutupnya,"kata Bambang dalam rapat kerja Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dengan demikian, menurut dia, para nelayan di DIY juga harus mengimbangi dengan menjaga mutu ikan tangkap demi mempertahankan, bahkan meningkatkan nilai tawar.
"Yang harus dilakukan tentunya nelayan juga mempertimbangkan mutu tangkapannya. Jangan asal semuanya ditangkap tanpa memperhitungkan mutu sehingga berat kalau dinaikkan,"katanya.
Menurut dia nelayan juga harus mengikuti selera ikan para wisatawan domestik maupun mancanegara. Wisatawan, menurut dia, dapat menjadi objek utama konsumen ikan tangkap di DIY sekaligus menjadi acuan standar kualitas ikan tangkap.
"Misalnya yang ditangkap adalah lobster serta tuna yang berkualitas. Jangan sampai hanya membuang tenaga ditambah biaya operasional yang tinggi namun tidak laku,"katanya.
Selain itu, menghadapi kenaikan biaya operasional, nelayan juga harus kreatif dalam memanfaatkan seluruh bagian yang terdapat pada ikan.
"Intinya jangan sampai ada yang terbuang. Kalau ikan tidak laku bisa dimanfaatkan misalnya diolah menjadi nugget,"katanya.
Sementara itu, Ketua salah satu Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan di Yogyakarta, Imam Badri yang hadir dalam acara itu mengaku pesimistis untuk dapat menaikkan harga jual ikan tangkap.
Sebab, menurut Imam, kenaikan harga itu justru masih bertolak belakang dengan daya beli masyarakat yang saat ini masih rendah.
"Sepertinya kok susah kalau kami harus menaikkan harga. kami takut malah tidak laku,"katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika