REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah anggota Komisi XI DPR meminta pemerintah memasukkan indikator tambahan yang terkait kesejahteraan rakyat dalam asumsi dasar ekonomi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013. Hal ini mengemuka dalam rapat kerja antara pemerintah serta Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR di ruang rapat Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Senin (27/5).

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Sadar Subagyo menilai selama ini asumsi makro hanya berkutat pada pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain. Namun kenyataannya, kecemerlangan pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjamin pengurangan angka kemiskinan dan pengurangan lapangan kerja.

"Mungkinkah dalam asumsi makro ditambahkan indeks penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan sampai ketimpangan pendapatan (rasio gini) yang bisa ditolerir?," ujar Subagyo. Ia mengusulkan, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi, dicantumkan lapangan kerja yang tercipta, pengurangan angka kemiskinan hingga ketimpangan yang bisa ditolerir. 

Senada dengan sejawatnya, Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arif Budimanta mengusulkan di dalam RAPBNP 2013 dimasukkan target penurunan rasio gini. "Biar kita punya target rasio gini bisa turun dari angka saat ini 0,41," kata Arif.  

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan indikator kesejahteraan rakyat, walaupun bukan bagian dari asumsi makro, adalah concern utama pemerintah. Secara khusus, Armida memaparkan tingkat pengangguran sampai dengan Februari 2013 yang mengalami penurunan 440 ribu dibandingkan tahun lalu. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja per Februari 2013 meningkat dari 120,41 juta orang menjadi 121,19 juta orang.  

"Perkembangan kesempatan kerja beberapa tahun terakhir, terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi dan sumber pertumbuhan ekonomi," ujar Armida. 

Selain itu, Armida menyebut adanya peningkatan kesempatan kerja di sektor formal dibandingkan sektor informal. Jika dilihat dari sisi presentase, terlihat adanya pergeseran ke arah yang bekerja di sektor formal dalam dua, tiga tahun terakhir.  "Ini seiring dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka," kata Armida.

Ikuti Whatsapp Channel Republika