REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Wijayanto Samirin mengatakan mayoritas dunia usaha dan investor sejak dua tahun lalu sudah bersiap mengantisipasi kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi, tetapi justru pemerintah yang kurang tegas dalam mengambil keputusan.

"Kondisi itu menimbulkan ketidakpastian yang lebih merugikan daripada kenaikan BBM. Ketidakpastian itu juga ikut mendorong S&P menurunkan 'outlook' ekonomi kita dan Moody's memberikan peringatan kemungkinan penurunan peringkat," kata Wijayanto Samirin dihubungi dari Jakarta, Ahad (12/5).

Namun, Direktur Pelaksana Paramadina Public Policy Institute itu mengatakan investasi di Indonesia tetap menarik meskipun menghadapi tantangan ketidakpastian iklim berusaha, termasuk ketidakpastian hukum dan kebijakan pemerintah.

Dalam konteks tersebut, keputusan pemerintah mengurangi subsidi lebih berperan sebagai obat, bukan menimbukkan masalah baru bagi dunia usaha. "Yang terpenting, pengurangan subsidi BBM dilakukan untuk memperbaiki keuangan dalam negeri," ujarnya.

Wijayanto mengatakan pengurangan subsidi BBM akan memperbaiki kondisi fiskal Indonesia daam konteks mengurangi defisit perdagangan dan defisit anggaran. Pengurangan subsidi juga bisa memperbaiki profil APBN apabila anggaran untuk infrastruktur dialokasikan lebih banyak

"Pengurangan subsidi BBM juga akan memperbaiki struktur ekonomi kita. Selama ini subsidi telah mendorong perekonomian kita ke sektor-sektor yang konsumtif terhadap BBM dan tidak berkelanjutan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan untuk menyehatkan APBN. Namun, pelaksanaannya akan menunggu kesiapan masyarakat, terutama masyarakat miskin, melalui kompensasi kenaikan harga BBM.

Kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi bagi masyarakat miskin berupa program-program yang sudah berjalan saat ini yaitu beras miskin (raskin), beasiswa siswa miskin (BSM) dan program keluarga harapan (PKH).

Selain itu, pemerintah juga menyiapakan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Kompensasi kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin akan dibahas dalam APBNP 2013 yang diharapkan selesei akhir Mei.

Ikuti Whatsapp Channel Republika