REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- LSM Indonesia Global Justice (IGJ) menginginkan agar Republik Indonesia jangan sampai mau dilemahkan oleh berbagai aturan yang dikeluarkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Kita perlu melakukan reformasi kelembagaan WTO. Persoalan sesungguhnya ada pada watak dan karakter bawaan kelembagaan WTO yang dengan sengaja melemahkan peran negara berdaulat, seperti Indonesia," kata Direktur Eksekutif IGJ M Riza Damanik, Sabtu (11/5).

Menurut Riza, terpilihnya Roberto Azevedo dari Brasil sebagai Direktur Jenderal WTO yang baru bukan merupakan sinyal yang baik bagi kesejahteraan dunia. Ia berpendapat bahwa hal tersebut karena persoalan di lembaga perdagangan tersebut bukanlah masalah kepemimpinan atau proses demokratisasi dalam pengambilan keputusan.

Namun, ujar dia, persoalan terletak pada lembaga tersebut yang memperkuat pengaruh negara-negara industri dan perusahaan multinasional serta lembaga keuangan multilateral dalam mengendalikan sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. "Sistem perdagangan multilateral tidak lagi menjadi solusi karena terbukti telah merugikan negara berkembang dan negara miskin," katanya.

Ia juga mengatakan, bagi Indonesia, keterlibatan dalam WTO justru memperparah ketergantungan kita pada produk pangan impor. Riza mengingatkan bahwa hingga tahun 2012 nilai impor pangan Indonesia telah mencapai lebih dari 17 miliar dolar AS, atau meningkat 100 persen lebih dibanding data 2009.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah terpilih untuk menjadi tuan rumah berlangsungnya Konferensi Tingkat Menteri Ke-9 WTO yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 3--6 Desember 2013. Negara-negara anggota WTO diperkirakan bakal mendorong lahirnya kesepakatan Paket Bali (Bali Package) yang mencakup soal isu fasilitasi perdagangan, negara-negara miskin, dan sektor pertanian.

IGJ menyatakan bahwa Paket Bali masih akan terus memperkuat dominasi pengaruh negara-negara maju dan perusahaan multinasional terhadap sebagian negara lainnya. "Posisi Indonesia sebagai tuan rumah yang tentunya dapat lebih leluasa memainkan peran diplomasinya sejak awal," kata Riza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika