REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom pada Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, kenaikan harga BBM memang tidak bisa dielakkan.
Namun, kata Dahnil, argumentasi yang hanya menitikberatkan alasan karena beban subsidi di APBN yang sudah tidak rasional dan bisa membahayakan keuangan negara.
"Saya pikir tidak sepenuhnya bisa diterima, karena apabila sekadar itu alasanannya, maka masih banyak opsi yang bisa dilakukan dlm jangka pendek, seperti; melakukan penghematan belanja pos-pos perjalanan dinas, dan belanja pegawai lainnya," ujarnya kepada ROL, Rabu (8/5).
Selain itu, kata Dahnil, pemerintah bisa memanfaatkan potensi sisa lebih anggaran yang setiap tahun rata-rata bisa mencapai sekitar Rp 10-20 triliunan.
"Sehingga, subsidi BBM tidak perlu dinaikkan, tetapi, tindakan ini tidak akan berdampak positif dalam jangka panjang, karena masalah serupa berkaitan dengan membengkaknya beban subsidi energi akan terus terjadi dan menjadi masalah pelik," paparnya.
Menurut dia, tindakan rasional menaikkan BBM saat ini untuk menghindari beban subsidi yang lebih besar di masa yang akan datang, dan mengendalikan konsumsi energi.
"Jadi alasan kenaikan BBM saat ini seharusnya tidak sekadar permasalahan beban fiskal tetapi lebih karena masalah ekonomi masa depan Indonesia berkaitan dengan cadangan manajemen energi, dengan tetap tentu memperbaiki masalah-masalah utama di manajemen pengelolaan energi kita oleh pertamina dan pengurangan penguasaan asing terhdp kilang-kilang minyak kita."
Kenaikan BBM, kata dia, pasti memberikan dampak jangka pendek berupa Inflasi. Menurut dia, BBM adalah komoditas yang "administrated price" yang harganya ditentukan oleh negara.
"Inflasi tentu berdampak merampas daya beli rakyat terutama yang miskin, mengendalikan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan BBM tentu tidak bisa dilakukan dengan mudah oleh negara, maka kebijakan jangka pendek yang paling rasional dan ekonomis untuk membantu penurunan pendapatan masyarakat tersebut adalah BLT," ungkap Dahnil.
Terlepas dari pro-kontra secara politik, kata dia, karena argumentasi ekonomi tentu melihat BLT adalah solusi jangka pendek yang paling rasional untuk membantu penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan BBM tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika