REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri perdagangan anggota APEC mencapai konsensus untuk mempercepat penyelesaian 'Putaran Doha', dan menyatakan akan menggunakan berbagai forum untuk mendorong komunitas di luar Asia Pasifik agar segera menyatakan sikap yang sama.
"Pertemuan antarmenteri perdagangan (MRT) ini menghasilkan sikap yang jelas dan kuat untuk segera meningkatkan usaha penyelesaian Putaran Doha menjelang pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali Desember mendatang," kata Menteri Perdagangan Indonesia Gita Wirjawan saat membacakan hasil MRT-APEC di Surabaya, Ahad (21/4).
Gita berharap sikap tersebut dapat mempengaruhi negara-negara di luar Asia Pasifik untuk segera mencapai kesepakatan terkait perbedaan pandangan dalam Putaran Doha atau Doha Development Agenda (DDA). Beberapa sikap APEC terkait negosiasi DDA adalah menyerukan kepada negara-negara untuk menahan diri dari kebijakan proteksionisme dan mematuhi kesepakatan multilateral yang telah dicapai di WTO.
Sementara itu Cina dan Australia akan segera mengundang 20 sampai 30 negara non-APEC untuk bertemu di Jenewa pada beberapa minggu ke depan untuk mengkomunikasikan hasil dari pertemuan MRT yang berakhir pada hari ini di Surabaya, Jatim. "Kami menaruh perhatian yang besar pada kesuksesan pertemuan WTO yang akan membahas DDA di Bali tahun ini dan inisiatif untuk mengkomunikasikan hasil MRT-APEC Surabaya ini kepada negara-negara lain adalah wujud dari percepatan usaha penyelesaian persoalan itu," kata Menteri Perdagangan Australia Craig Emerson pada kesempatan yang sama.
Selain pertemuan tingkat menteri di Jenewa, forum yang akan digunakan oleh negara-negara APEC untuk mendorong kesuksesan negosiasi Putara Doha adalah Konferensi Tingkat Tinggi G-20 yang akan berlangsung di Rusia pada September tahun ini. Rusia sebagai tuan rumah pertemuan tersebut menyatakan siap untuk menggunakan forum tersebut untuk mendorong negara lain mengikuti sikap APEC.
"Kami sangat mengapresiasi hasil MRT-APEC ini terkait dengan sikap bersama dalam persoalan DDA. Kami akan mencoba menyosialisakan sikap tersebut dalam pertemuan G-20," kata Wakil Menteri Pembangunan Ekonomi Rusia Alexey Likhachev.
Sikap dari negara-negara APEC tersebut merupakan jawaban dari harapan WTO yang sehari sebelumnya meminta dukungan dari Asia Pasifik soal negosiasi Putaran Doha. Wakil Direktur Jenderal WTO Alejandro Jara pada Sabtu (20/4) mengatakan bahwa APEC dapat menjadi mesin politik yang dapat menekan negara-negara anggota WTO lain untuk menyetujui satu usulan dalam Putaran Doha.
Jara menilai, macetnya negosiasi Putaran Doha menunjukkan adanya krisis politik di antara negara-negara anggota yang terjadi karena organisasi tersebut ingin mengubah secara fundamental pola perdagangan produk-produk pertanian. "Kami tidak hanya ingin mengubah hal-hal yang langsung berkaitan dengan perdagangan produk pertanian, melainkan juga hal lain seperti penghapusan subsidi agrikultur yang dapat merusak persaingan yang adil dan bebas," kata Jara.
Persoalan penghapusan subsidi dan dumping untuk pertanian itulah yang masih diperdebatkan oleh negara-negara maju dan berkembang.