REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok seolah mendukung baik rencana kebijakan pemerintah pusat, dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Setidaknya terdapat beberapa alasan positif, mengapa pemkot menghargai kebijakan yang banyak menuai protes masyarakat itu.
Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad mengatakan, keputusan akhir ditetapkan naik atau tidaknya BBM bersubsidi berada di tangan pemerintah pusat. Sebab, pemkot tidak memiliki hak otonomi untuk turut dalam pengaturan dan penetapan, terkait kebijakan kenaikan harga BBM yang bersifat nasional itu.
Namun ia berpesan, agar masyarakat berpikir positif kebijakan yang diambil, ditujukan untuk kebaikan negara. "Sebab ini kan kebijakan nasional. Ya kita percayalah. Bahwa ketika pemerintah pusat mau menaikkan BBM, prinsip dasarnya bukan untuk menyengsarakan rakyat," ujar Idris, di Depok, Ahad (21/4).
Akan tetapi, alasan kuat pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi, melainkan untuk menyeimbangkan jalannya perekonomian negara, agar tetap berjalan baik. Alasan lain atas akan dinaikkannya BBM, ungkap Idris, berdasarkan pada penyesuaian.
Menurut Idris, untuk melakukan perimbangan perekonomian dalam negeri, maka penyesuaian pun dilaksanakan. "Disesuaikan, antara harga minyak dunia dengan yang di sini. Kemudian, dari situ nanti mungkin, pemerintah bisa mengalkulasi," ucapnya.
Idris menerangkan, sehingga pemerintah bisa memperhitungkan apakah kebijakan yang diambil tepat atau tidak. "Bagaimana untung-ruginya harga saat ini, atau ketika BBM bersubsidi dinaikkan," katanya.
Atas kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menyengsarakan rakyat kecil ini, Pemkot Depok pun memetik hikmah. Idris meyakinkan, bahwa kenaikan BBM bersubsidi mengajarkan kepada masyarakat untuk hidup lebih hemat lagi. "Supaya kita berhemat," ujarnya.
Naiknya harga BBM nanti juga, ungkapnya, bukan berarti program One Day No Car (ODNC) milik Pemkot akan semakin digencarkan. Sebab, jelas Idris, ODNC hanya merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi.
Menurutnya, pastinya masih ada langkah dan program lain, yang lebih efektif untuk mengajak masyarakat mau menggunakan transportasi umum, selain ODNC.
"Mungkin ada cara yang lebih baik lagi. Ya untuk menekan itu tadi. Ini kan nanti dievaluasi terus, di mana pelaksanaannya juga tidak boleh kaku,'' ujar Idris yang juga mengatakan, sesungguhnya banyak hal yang dapat diefisiensi sebuah negara untuk memperkecil anggaran.
Masih terkait BBM bersubsidi, Idris pun terus mendukung kebijakan pemerintah pusat yang melarang seluruh kendaraan dinas berpelat merah serta mobil pejabat menggunakan bahan bakar premium. "Ya secara umum, sepertinya semua sudah patuh. Tapi tidak tahu juga, barangkali ada satu dua yang ngumpet-ngumpet,'' candanya.
Bahkan Idris mengatakan, jika para awak media secara kebetulan ada yang melihat kendaraan-kendaraan tersebut melanggar aturan, harap segera dilaporkan. "Kalau wartawan lihat, foto. Laporkan pada kami. Kami akan tegur," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika