REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak masuk ke dalam salah satu aspek penguatan infrastruktur konektivitas yang didorong untuk ground breaking pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014. Itu artinya proyek JSS tidak akan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meskipun demikian, Deputi V Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Luky Eko Wuryanto mengaku belum mendapat arahan lebih lanjut terkait proyek tersebut. "Tapi kalau tidak menggunakan APBN, tentu tidak akan masuk ke dalam RKP," tutur Luky di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (12/4).
Mengapa tidak menggunakan APBN? Luky menyebut penggunaan APBN pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan. Oleh karena itu, keterlibatan swasta dalam skema public private partnership (PPP) lebih baik untuk didorong. Tapi yang paling penting sekarang, kata dia, kepentingan Kementerian Keuangan juga bisa diperhatikan terus bahwa semua resikonya terukur. "Maunya begitu," ujarnya.
Lebih lanjut, Luky pun mengaku belum mengetahui apakah ground breaking proyek jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatra itu dapat dilakukan 2014. Begitu pun dengan penggunaan APBN dalam studi kelayakan (Feasibility Study/FS). "Saya kurang tahu. Kita lihat saja nanti," kata Luky.
Dalam rancangan awal RKP 2014, proyek-proyek infrastruktur untuk penguatan konektivitas antara lain Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Bandara Kertajati di Jawa Barat, Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Selatan, Pelabuhan Maloy di Kalimantan Timur dan Pelabuhan Sorong di Papua Barat.
Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan proyek JSS tidak menggunakan APBN karena telah termaktub ke dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Lebih lanjut, Hatta mengaku tidak menyetujui proyek jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera itu dibiayai oleh APBN. Hal tersebut disebabkan biaya yang digunakan terlampau besar.
Di samping masih banyaknya infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi dan lain-lain yang harus dibiayai. Selain itu, jika menggunakan APBN perlu pembicaraan lebih lanjut dengan DPR. Oleh karena itu, Hatta mendorong agar pembangunan JSS dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (PPP). Ini senada dengan rekomendasi tim tujuh yang dipimpin olehnya. "Paling-paling BUMN dan swasta yang kita ajak. Itu yang terbaik," ujar Hatta.
Sebagai gambaran, proyek JSS direncanakan akan ground breaking 2014. Proyek yang akan menghubungkan Lampung dan Banten itu diperkirakan menelan biaya Rp 100 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika