REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany membantah anggapan sejumlah kalangan yang menyebut reformasi birokrasi dan remunerasi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak berjalan dengan baik. "Siapa bilang? Memangnya maling cuma ada di DJP? Di mana-mana kan banyak maling. Apa di Indonesia tidak ada yang seperti itu?," tutur Fuad kepada Republika saat ditemui di kantor pusat Ditjen Pajak, Kamis (11/4).
Tudingan terkait kegagalan reformasi birokrasi dan remunerasi di Ditjen Pajak kembali menyeruak setelah tertangkapnya Pargono Riyadi, penyidik pegawai negeri sipil dalam operasi tangkap tangan oleh KPK, Selasa (11/4). Sehari kemudian, KPK menetapkan Pargono sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap wajib pajak.
Menurut Fuad, keberhasilan KPK bersama Ditjen Pajak menangkap maling seperti Pargono adalah keberhasilan yang patut diapresiasi. "Jadi, kalau kita tangkap orang (seperti Pargono) kan bagus. Tapi, setelah maling itu ditangkap, tidak berarti tidak ada maling lagi," kata Fuad.
Ia menambahkan, jika seluruh petugas pajak adalah maling, maka mustahil bagi Ditjen Pajak untuk menyetorkan penerimaan kepada negara hingga Rp 800 triliun tahun lalu. Fuad pun meminta masyarakat untuk menilai kasus Pargono secara rasional dan proporsional. "Secara keseluruhan, sistem di DJP itu berjalan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika