Selasa 09 Apr 2013 23:57 WIB

Pemerintah Rancang Wisata Syariah, Lokal Jadi Acuan

Rep: Agus Raharjo/ Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Ekonomi syariah (ilustrasi)
Foto: aamslametrusydiana.blogspot.com
Ekonomi syariah (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Akhir tahun ini Indonesia dipastikan miliki wisata syariah. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan detail wisata syariah yang akan melayani ratusan juta umat muslim di dunia.

Meski, dalam pembahasan rencana wisata syariah ini, pemerintah mengacu pada kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri. Alasannya, masyarakat Indonesia merupakan pasar terbesar produk-produk syariah.

Artinya, wisata syariah di Indonesia ditujukan untuk melayani masyarakat Indonesia sendiri. Meskipun, wisata syariah ini juga untuk membidik masyarakat muslim Timur-Tengah.

Menurut Kasubdit Promosi Wilayah Asia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Iyung Masruroh mengatakan, secara mengejutkan Cina, Rusia dan Malaysia juga memiliki pasar muslim besar.

Dalam rencana ini, pemerintah sangat berhati-hati dalam membuat detail wisata syariah, agar wisata syariah terhindar dari kesan eksklusifitas.

"Ada empat yang akan dibidik, Hotel, Restoran, Spa, dan BPW (Biro Perjalanan Wisata)," kata Iyung pada Republika, Selasa (9/4).

Iyung menambahkan, wisata syariah yang akan dibuka bulan Oktober nanti bertajuk "Moslem Friendly". Seluruh hotel, restoran, tempat spa dan BPW yang sudah syariah akan diluncurkan secara resmi.

Saat ini, memang ada hotel-hotel yang sudah menerapkan sistem syariah ini, namun, memang belum ada sertifikat dari MUI.

Iyung mengatakan, setidaknya sudah ada sekitar 50 hotel yang menerapkan sistem syariah. Mereka tetap harus menyertakan sertifikat syariah dari MUI.

Sertifikat syariah ini untuk menjamin dan membuat percaya masyarakat muslim luar negeri. Hal itu yang menjadi acuan muslim luar negeri memandang apakah suatu produk syariah atau tidak.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement