REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah didesak untuk mengembangkan gas. DPR bahkan meminta pemerintah menjadikan gas sebagai prioritas utama guna menopang energi di masa depan.
Menurut anggota Komisi VII DPR RI Achmad Rilyadi setidaknya ada tiga alasan. Bukan hanya karena produksi minyak bumi nasional yang terus menurun, subsidi BBM dan listrik yang tinggi serta security of supply sumber energi dalam negeri menjadi pertimbangan.
Karenanya ia meminta pemerintah fokus membangun infrastruktur gas nasional. "Minimnya infrastruktur gas seperti sekarang berimplikasi kepada tingkat pertumbuhan pasar gas domestik yang lambat," katanya dalam Seminar Gas untuk Energi Masa Depan, di Jakarta, Rabu (27/3).
Untuk itu, politisi PKS ini mengusulkan agar pemerintah membuat roadmap pengembangan gas nasional 2013–2024. Roadmap ini disusun agar dapat dilaksanakan stakeholder terkait di sektor gas.
"Road map ini menjadi panduan dan program aktif pemerintah beserta seluruh stakeholders dalam mendukung pemanfaatan dan optimalisasi gas," katanya menjelaskan.
Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat berperan berdasarkan kapasitas masing-masing. Roadmap pun bisa dibuat dalam tiga konsep, jangka pendek (2013–2016), jangka menengah (2017-2020) dan jangka panjang (2021-2024).
Jangka pendek menjadi waktu bagi pemerintah untuk melaksanakan konsolidasi dan pembangunan infrastruktur gas nasional. Sedangkan jangka menegah harus dimanfaatkan untuk mengembangkan pasar gas domestik dan ekpansi sumber baru. Sedangkan jangka panjang menjadi waktu di mana RI masuk ke dalam fase kemandirian gas nasional.
Seperti diketahui, Produksi gas nasional pada saat ini menunjukkan tren peningkatan yang positif. Dari
8 ribu juta kaki kubik (mmscfd) pada tahun 2009 menjadi 8.400 mmscfd pada tahun 2011.
Kenaikan produksi gas nasional pada periode 2000 – 2011 menjadi kompensasi atas menurunnya produksi minyak nasional. Sehingga secara keseluruhan, target pendapatan dari sektor migas dapat dipenuhi walaupun target produksi minyak tidak dapat dipenuhi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika