REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Sjarifuddin Hasan mengatakan Indonesia terancam menjadi objek liberalisasi jika dalam tiga tahun ke depan tidak melakukan percepatan untuk menjadi basis produksi sekaligus meningkatkan daya saing domestik.
"Indonesia punya waktu tiga tahun menuju masyarakat ekonomi ASEAN, waktu ini relatif sangat pendek untuk menyiapkan diri menjadi basis produki dan meningkatkan daya saing produksi," kata Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan di Jakarta, Selasa (19/3), dalam acara Diskusi Bersama Seratus Kaum Wirausaha Muda bersama PT Microsoft Indonesia.
Menurut dia, jika Indonesia semata-mata menjadi basis konsumsi, maka Indonesia hanya akan menjadi objek liberalisasi saja karena Indonesia mempunyai potensi basis konsumsi terbesar di ASEAN dengan 241 juta penduduk di dalamnya. Sebanyak 40-50 juta orang di antaranya adalah kelas menengah yang sedang gemar berbelanja dan sekitar 40 persen porsi konsumsi masih dipasok dari impor.
"Maka jika dalam tiga tahun ke depan tidak ada percepatan mewujudkan Indonesia sebagai basis produksi maka liberalisasi akan menelan Indonesia," katanya.
Menurut Menkop dan UKM, ancaman besar lain yang dihadapi Indonesia adalah liberalisasi di sektor jasa di bidang sumber daya manusia di mana sementara ini ASEAN masih membatasi liberalisasi sektor jasa baru pada level spesialis, manajer, dan direktur. Namun, kata dia, pada waktunya nanti penetrasi terhadap tenaga kerja dari luar mau tidak mau akan terjadi.
"Padahal angka pengangguran di dalam negeri sendiri masih sangat tinggi. Liberalisasi perdagangan sudah menjadi bahasa ekonomi internasional yaitu siap atau tidak siap Indonesia harus menghadapinya," katanya.
Oleh karena itu, Sjarifuddin berpendapat, sudah saatnya semua pihak berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menumbuhkan wirausaha. Idealnya untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa dibutuhkan jumlah wirausahawan minimal dua persen dari populasi penduduk.
Sampai saat ini di Indonesia jumlah wirausahawan sebanyak 3,7 juta atau baru sekitar 1,59 persen dari populasi penduduk. "Kami sedang terus berupaya untuk dapat meningkatkan rasio jumlah wirausaha dengan jumlah penduduk Indonesia menuja rasio ideal lebih dari dua persen," katanya.
Pihaknya sendiri mengembangkan program terkait kewirausahaan di antaranya program wirausaha sarjana, program pelatihan kewirausahaan, bantuan sosial perkuatan modal, KUR, hingga program pelatihan TKI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika