Selasa 19 Mar 2013 12:07 WIB

ICMI: Kebijakan Ekonomi Pro-Rakyat Harus Jadi Kenyataan

Ketua Presidium ICMI, Nanat Fatah Natsir
Foto: Agung Supriyanto/Republika
Ketua Presidium ICMI, Nanat Fatah Natsir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan kebijakan ekonomi kerakyatan yang prorakyat harus segera menjadi kenyataan supaya ketimpangan dan kesenjangan ekonomi bisa segera menurun.

"Gerakan kepedulian terhadap kelompok dhuafa harus menjadi gerakan nasional dari seluruh komponen bangsa agar kecemburuan sosial dapat dikurangi," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Selasa (19/3).

Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan untuk menciptakan gerakan kepedulian terhadap kelompok dhuafa diperlukan keteladanan dari para elit politik. Menurut dia, kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi berpotensi menimbulkan tsunami sosial.

"Kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi menjadi potensi terjadinya fristasi sosial dan dalam jangka panjang akan mengakibatkan tsunami sosial yang bisa mengganggu keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai selama ini," tuturnya.

Nanat mengatakan dengan rasio Gini 0,41 menunjukkan kesenjangan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia masih sangat tinggi. Keteladanan dari elit politik dalam gerakan peduli dhuafa dan pengambilan kebijakan ekonomi yang prorakyat diharapkan bisa menurunkan rasio Gini.

Rasio Gini adalah ukuran yang menunjukkan ketimpangan pendapatan di masyarakat dan nominal rasio Gini membentang dari nol sampai satu, dengan angka nol menunjukkan pemerataan dan satu melambangkan ketimpangan. Rasio tersebut dikembangkan oleh statistikus Italia Corrado Gini. Pada 2010-2011, nilai rasio Gini Indonesia adalah 0,38, sedangkan 2011-2012 adalah 0,41. Rasio Gini Indonesia cenderung mengalami kenaikan karena pada 2002-2003 masih berada di rasio 0,32.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement