REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan besaran pagu dana public service obligation (PSO) yang diperlukan perseroan sebesar Rp 286 miliar. Nilai ini lebih rendah setengahnya dari besaran pagu yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, yaitu Rp 704,78 miliar.

Kepala Humas PT KAI Daerah Operasi I Mateta Rizalulhaq mengatakan, hal tersebut sudah diusulkan kepada Komisi V DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (13/3). 

"KAI justru mengusulkan hanya Rp 286 miliar dengan ketentuan kereta ekonomi seluruhnya memiliki fasilitas pendingin udara," kata Mateta, Rabu (13/3) malam.

Sebagian besar kereta ekonomi jarak jauh sudah berpendingin udara. Dalam satu rangkaian, ada yang seluruh gerbongnya sudah berpendingin udara dan ada pula yang masih sebagian. Namun perseroan pelat merah ini menargetkan sebelum lebaran seluruh gerbong ekonomi sudah memiliki fasilitas AC. 

Ketentuan ini bukan tanpa konsekuensi. KAI mengharapkan ada penyesuaian tarif dengan penyusutan PSO dan peningkatan layanan tersebut.Mateta membantah fasilitas AC yang ditargetkan PT KAI adalah kedok perseroan untuk menaikkan tarif. Hal ini merupakan salah satu bentuk inovasi perseroan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan. 

"Negeri ini sudah 67 tahun merdeka, masa masih pakai kereta ekonomi," kata Mateta.

Naiknya tarif kereta ekonomi akan membuat masyarakat menengah ke bawah sulit mendapatkan akses transportasi murah. Mateta mengatakan pemerintah bisa saja memberikan subsidi tiket bagi yang tidak mampu dengan pembuktian melalui kartu miskin. 

Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait subsidi tiket ini. Ia juga enggan memaparkan berapa presentase subsidi yang akan diberikan kepada setiap tiket. Hal tersebut masih dalam kajian, katanya.

Sisa dana PSO, lanjut Mateta, rencananya dialihkan ke layanan angkutan motor. KAI mengakui gerbong angkutan motor sudah sering disiapkan namun minim peminat. Karena harga yang ditetapkan merupakan harga komersial. Sehingga masyarakat enggan menggunakan layanan tersebut. 

"Kalau disubsidi akan lebih murah," kata Mateta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika