Selasa 26 Feb 2013 12:15 WIB

PT Pos Kembangkan Keuangan Inklusif Lewat E-Commerce

Rep: Mutia Ramadhani/ Red: Nidia Zuraya
Pos Indonesia
Foto: Antara
Pos Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pos Indonesia berkomitmen membantu penerapan keuangan inklusif (financial inclusion) melalui penggunaan jaringannya di seluruh Indonesia. Sehingga seluruh masyarakat bisa mengakses keuangan, khususnya keuangan mikro. Sejauh ini, Pos Indonesia sudah menerapkannya melalui berbagai produk, seperti tabungan, kredit, dana pensiun, hingga asuransi.

Direktur Utama Pos Indonesia, I Ketut Mardjana, mengatakan langkah terbaru Pos Indonesia memperluas financial inclusion melalui kerja sama dengan sejumlah perusahaan e-commerce. "Kami baru saja menjajaki kerja sama dengan MNC Grup untuk bidang asuransi dan perdagangan online untuk e-commerce," katanya kepada Republika di Jakarta, Selasa (26/2).

Layanan e-commerce, kata Ketut, bisa membantu pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Konsepnya, Pos Indonesia akan menjadi marketing. Pelaku UMKM bisa mencantumkan produk-produk mereka yang akan selanjutnya bisa dipasarkan Pos Indonesia ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan dunia.

Kredit UMKM juga bisa disalurkan melalui kerja sama dengan sejumlah perbankan dan koperasi. Pos Indonesia bersama Bank Mandiri dan Taspen juga membentuk bank patungan dalam penyaluran kredit. Untuk jasa tabungan, Pos Indonesia sudah menggandeng Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Muamalat.

Untuk perluasan jaringan, Pos Indonesia bekerjasama dengan Merpati Nusantara Airlines mengoperasikan pesawat bersama. Biasanya, Pos Indonesia mengirimkan paket menggunakan pesawat penumpang. Kini, perusahaan menggunakan rute sendiri, sehingga jaminan ketepatan pengiriman lebih tinggi. Menurut Ketut, ini adalah satu bentuk financial inclusion yang dilakukan Pos Indonesia.

Survei Bank Dunia menunjukkan sekitar 32 persen dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 76 juta penduduk masih belum mampu mengakses jasa keuangan. Sekitar 60-70 persen UMKM juga belum memiliki akses terhadap perbankan. Padahal, hampir 53 juta masyarakat miskin di Indonesia bekerja di sektor UMKM. UMKM jelas berpotensi besar menurunkan pengangguran sebab 99 persen pelaku usaha di Indonesia adalah pelaku UMKM.

Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement