REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah enggan berkomentar terkait batalnya akuisisi lapangan Petrodelta SA di Venezuela ke Pertamina. Meski Harvest Natural Resources Inc, mengaku pembatalan itu terjadi akibat Pertamina tak mendapat izin Pemerintah Indonesia, Kementerian BUMN misalnya tak mau menjelaskan mengapa ini terjadi.
"Kita tunggu saja penjelasan Pertamina," kata Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Industri Strategis Dwiyanti Cahyaningsih kepada ROL, Jumat (22/2). Ia menuturkan pihaknya belum bisa berkomentar banyak terkait kasus ini.
Hal ini juga dikatakan Wakil Menteri Keuangan Ani Ratnawaty. "Tanya ke Pertamina, BUMN dan Kementerian ESDM saja," ujarnya pada wartawan.
Sementara itu, Kementerian ESDM mengaku mendukung penuh langkah Pertamina untuk melebarkan sayap ke luar negeri. Menurut Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, pihaknya mendukung Pertamina melebarkan sayap ke beberapa negara penghasil minyak lain, seperti Venezuela, Irak dan Aljazair.
"Tetapi kan dalam evaluasinya, mau membeli atau tidak, itu kan tergantung Menteri BUMN," jelasnya. Ia mengatakan bisa saja pembelian belum waktunya dilakukan atau ada risiko besar yang harus dihindari.
"Yang jelas kita minta Pertamina keluar negeri agar bisa secure," katanya lagi. Ia mengatakan dengan akuisisi ke luar negeri, Pertamina bisa mencukupi kebutuhan minyak dalam negeri.
Di 2014 misalnya, kebutuhan minyak mentah Indonesia bakal mencapai 1,7 juta barel per hari (bph). Bila produksi minyak mentah Indonesia ditargetkan sebesar 900 ribu bph, maka dengan akusisi Pertamina bisa mendapat tambahan minyak lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
