REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Birokrasi Indonesia dinilai jauh dari sifat melayani dan profesional. Meski sudah menjalani reformasi selama 14 tahun, nyatanya kualitas aparatur negara masih jauh dari harapan ideal.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar menjelaskan, ada desain road map yang disusun lembaganya untuk mewujudkan birokrasi bersih, kompeten, dan melayani.
Caranya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparatur dengan rencana membuat beberapa rencana aksi. Antara lain, whistle blower system, keterbukaan informasi publik, pelaksanaan proyek awal tahun, serta penguatan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
Komitmen merealisasikan birokasi bersih dan kredibel menjadi misi yang tidak bisa ditunda lagi. Azwar mengaku miris dengan sistem belanja anggaran instansi pemerintah yang terjadi inefisiensi luar biasa. Sebagai ilustrasi, nilai total APBN 2012 sebesar Rp 1.435 triliun.
Berdasarkan kajian yang dilakukan institusinya, birokasi yang tidak menerapkan sistem e-goverment membuat setiap belanja lebih mahal daripada harga normal. Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan pilihan untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia.
"Dengan penggunaan sistem elektronik e-goverment, pemerintahan bisa menghemat 11 persen anggaran (Rp 157 triliun)," kata Azwar di seminar Membangun Demokrasi Kelas Dunia Berwawasan Kebangsaan di gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Rabu (20/2).
Untuk bisa mengurangi pembelanjaan anggaran yang terbuang sia-sia, pihaknya membangun sebuah sistem terpadu di setiap instansi.
Rencana aksi itu, kata Azwar, meliputi e-office, e-planning, e-budgetting, e-procurement, e-performance, dan e-audit. Karena bukan termasuk wewenangnya, pihaknya terus mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyambungkan sistem informasi setiap instansi pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
