REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyaknya lapangan migas yang tidak menghasilkan dinilai dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan investasi di sektor hulu migas. Ini dikarenakan pihak investor akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di kegiatan eksplorasi migas di Indonesia.

Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Insitute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa pada Republika, Senin (28/1). "Ini jadi preseden buruk dan harus menjadi catatan bagi pemerintah," katanya.

Karenanya, ia meminta Kementerian ESDM termasuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Khusus Migas) segera mengatasi persoalan ini. Menurutnya kedua lembaga itu harus membenahi data-data blok migas yang ada.

"Ini tugas pemerintah untuk mereview data-data sebelum menawarkan wilayah kerja," jelasnya. Di negara manapun lazim ada data pra-eksplorasi awal mulai dari data geologis.

Meski demikian, ia juga meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) aktif untuk memaparkan data eksplorasi sementara. Meskipun eksplorasi memiliki jangka waktu tersendiri, di tahun pertama dan kedua eksplorasi, KKKS seharusnya sudah bisa melaporkan gambaran awal di lapangan.

"Jadi di situ kita juga bisa tahu benar tidak itu tidak ekonomis," ujarnya. "Jangan-jangan hanya karena kehabisan uang, KKKS menunggu perusahaan lain saja untuk masuk ke eksplorasi,".

Komentar serupa dilontarkan Wakil Direktur ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro. "Ini akan membuat investor hati-hati," katanya.

Menurut Komaidi, investor juga akan melihat kembali faktor risiko yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, kata dia, investor menginginkan risiko usaha yang lebih kecil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika