REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemerintah lebih menunjukkan keberpihakannya pada keuangan syariah. Keberpihakan, itu  menurut DSN, dapat ditunjukkan lewat niat politik dalam kebijakan ekonomi syariah.

Ketua DSN MUI, Ma'ruf Amin, mengatakan ke depannya jangan hanya BI yang bekerja memajukan perbankan syariah, namun juga pemerintah secara keseluruhan. Menurut dia selama ini dana perbankan syariah hanya berasal dari masyarakat dan tidak ada dana dari pemerintah.

"Harusnya ada dana dari pemerintah atau BUMN yang dikelola bank syariah agar bisa cepat maju," ucapnya saat ditemui di Gedung MUI,  Jakarta, Senin (14/1).

Peran BI sebagai bank sentral sudah cukup baik. Terlebih lagi, BI berhasil menyabet penghargaan sebagai "Bank Sentral Terbaik dalam Mempromosikan Keuangan Syariah" versi /Islamic Finance News (IFN). Bahkan BI sukses menyingkirkan Bank Negara Malaysia yang menjadi langganan pemenang kategori tersebut.

"Itu kerja keras BI sebagai pemegang kepentingan sekaligus partisipasi pihak lain seperti Masyarakat Ekonomi syariah (MES), MUI dan pihak lainnya," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengimbau seluruh pihak bekerjasama menumbuhkembangkan perbankan syariah. "Mari ciptakan produk inovatif," katanya.

Prestasi yang dicapai BI tak lepas dari adanya grup kerjasama antara DSN. Dan dan BI. "Di BI ada Direktorat Perbankan Syariah dan Komite Perbankan Syariah yang membantu pembahasan masalah dari dalam," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika