REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penurunan realisasi penyerapan anggaran belanja negara yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak lepas dari ketiadaan 'reward and punishment'. Akibatnya, kementerian/ lembaga (K/ L) maupun pemerintah daerah tidak terpacu untuk menyerap anggarannya secara optimal.

"Sebab, baik atau tidak baik (penyerapan anggarannya) sama saja," tutur Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis saat dihubungi Republika, Kamis (3/1).

Harry melanjutkan, Presiden harus mengambil tindakan apabila K/ L maupun pemerintah daerah memiliki realisasi penyerapan anggaran yang rendah. Langkah yang paling sederhana adalah Presiden menegur pemimpin K/ L maupun pemda yang bersangkutan. "Itu politik Presiden," ujar Anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, kepada wartawan seusai menghadiri perdagangan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (2/1), Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Dermawan Wintarto Martowardojo mengatakan penyerapan anggaran belanja negara yang tercantum di dalam APBN-P 2012 mencapai 95,6 persen dari total anggaran sebesar Rp 1.548,3 triliun atau sekitar Rp 1.480,1 triliun.

Pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi penyerapan anggaran belanja negara yang tercantum di dalam APBN-P 2011 yang mencapai 97,6 persen total anggaran sebesar Rp 1.320,8 triliun atau sekitar Rp 1.289,1 triliun.

Sedangkan dari sisi penerimaan negara, Agus menyebut realisasinya hingga akhir tahun telah mencapai 97,5 persen dari target di dalam APBN-P 2012 sebesar Rp 1.358,2 triliun. "Penerimaan negara lebih rendah 2,5 persen dari yang dianggarkan," ujar Agus.    

Khusus untuk penyerapan anggaran di K/ L, Agus menyebut publikasi akan dilakukan setelah angka terakhir didapatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sumber Republika di lingkungan Istana menyebutkan, sampai dengan akhir 2012, terdapat dua kementerian yang serapan anggarannya paling baik. Kedua kementerian itu antara lain Kementerian Pekerjaan Umum (paling baik) dan Kementerian Pertanian (kedua terbaik).   

Sedangkan empat kementerian yang serapan anggarannya paling buruk secara berturut-turut antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). 

Meski demikian, sumber tersebut tidak menyebutkan berapa presentase serapan di tiap-tiap kementerian. "Tunggu saja. Nanti akan diumumkan," tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika