REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) masih kesulitan dalam pemodalan. Hampir setiap BPRS memiliki modal sangat minim sehingga membuat mereka sulit mengembangkan diri.

Ketua Pengembangan BPRS dan Keuangan Mikro Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Syahril T Alam menyatakan, saat ini kebanyakan BPRS hanya memiliki modal Rp 2 miliar. "Idealnya modal BPRS sebesar Rp 5 miliar," katanya, Kamis (13/12).

Namun menambah modal dengan cara menghimpun dana dari masyarakat bukanlah hal yang mudah. "Saingan BPRS adalah bank-bank besar yang mengandalkan agunan, deposito, dan sejenisnya. Sementara apa yang dimiliki BPRS sangat terbatas, baik di teknologi maupun jaringan kantor," katanya. 

Selain itu, campur tangan pemegang saham yang sangat kuat terhadap BPRS membuat investor enggan masuk untuk mengembangkan BPRS. "Kalaupun ada yang tertarik, mereka malah ditolak oleh pemegang saham. Alasannya, pemegang saham tidak ingin menjadi minoritas," katanya. Padahal bila pemegang saham tidak mau menambah modal, maka seharusnya investor dibiarkan masuk. 

Selain permodalan, BPRS juga terkendala perizinan. Syahril mengatakan, saat ini ada sekitar 30 calon BPRS yang izinnya tak kunjung selesai. Untuk itu, dia berharap Bank Indonesia (BI) bisa mempercepat penyelesaian izin tersebut. "Kami harap BI bisa cepat merespon pendirian BPRS baru," ucapnya. Kecuali jika ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh pemohon. Pihaknya menargetkan hingga 2015 paling tidak sudah berdiri 200 BPRS. Saat ini jumlah BPRS sebanyak 156 unit. 

Perwakilan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI), Cecep Maskanul Hakim mengatakan, agar bisa memenangkan persaingan, BPRS semestinya menggunakan celah yang tidak dimasuki oleh bank umum. BPRS semestinya lebih aktif mendekati masyarakat karena masih banyak ktivitas masyrakat yang tidak terekam oleh perbankan. "BPR misalnya bisa masuk ke pasar-pasar informal, seperti pasar kue subuh Senen misalnya," tuturnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika