REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia menilai beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat besar dan tidak rasional. Keberadaan beban itu dianggap merusak struktur APBN dan menjadi tidak sehat.
"Besarnya subsidi energi mempengaruhi peran ekonomi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung dunia usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat karena anggaran tidak memadai. Konsumsi energi harus dikendalikan dan kebijakan anggarannya harus tepat," kata Ketua Umum Kadin, Suryo B. Sulisto, di Jakarta, Selasa (11/12).
Pada 2013, menurut Suryo, beban subsidi energi sudah mencapai Rp274 triliun dan dalam pelaksanaannya diperkirakan meningkat sampai dengan Rp300 triliun.
"Dari subsidi BBM, sekitar 80 persen dinikmati golongan yang mampu dan yang tidak berhak atas subsidi tersebut. Pemerintah diharapkan memotong subsidi sekitar Rp150 triliun agar tersedia anggaran yang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur daerah," katanya.
Penyisihan anggaran, lanjut Suryo, bisa dialokasikan untuk setiap daerah provinsi sebesar Rp5 triliun sehingga pembangunan di daerah bisa maksimal.
"Selama ini, pembangunan infrastruktur di daerah masih jauh tertinggal dibandingkan kota-kota besar. Bahkan, daya saing infrastruktur Indonesia masih rendah, berada di peringkat 78 dunia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
