REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Merasa tak diacuhkan, kaum nelayan minta dilibatkan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan yang mendorong kepada industrialisasi perikanan.

“Tiap Hari Nusantara 13 Desember, pemerintah belum pernah serius membahas persoalan nasib nelayan tradisional yang selama ini menjadi kelompok yang terpinggirkan,” ungkit Sekjen Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana, Jumat (7/12).

Meski momentum Hari Nusantara selalu didengungkan berperan penting bagi nelayan, kenyataannya belum ada upaya strategis bagi kesejahteraan mereka. Nyatanya, ungkap Budi, nelayan tak pernah dilibatkan lebih kepada investasi.

Pemerintah pun dianggapnya mengabaikan hak-hak nelayan tradisional. Baik hak wilayah tangkap nelayan tradisonal, hak melintas, dan hak perairan bersih dan sehat.

“Sejumlah kebijakan justru malah mempersempit wilayah tangkap nelayan tradisonal dengan alasan konservasi dan wisata,”cetus Budi.

Dilatarbelakangi kondisi kaum nelayan, SNI menggalang konsolidasi dan memfasilitasi forum bagi para nelayan untuk angkat bicara dan bergerak menyikapi kondisi dan perkembangan kebijakan kelautan dan perikanan.

Ratusan massa SNI akan bergerak mulai dari Masjid Istiqlal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Istana Negara pada Kamis (13/12) mendatang. Mereka terdiri dari nelayan dari Jawa Barat, DKI Jakarta dan beberapa tokoh nelayan Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Bali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika