REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2013 di kisaran 6,3-6,5 persen atau lebih rendah daripada asumsi APBN sebesar 6,8 persen karena kondisi global yang belum membaik tahun depan.
"Harapan kita dalam APBN 6,8 persen, tapi tidak akan kurang dari range 6,3 persen-6,5 persen itu. Kita harus realistis juga," katanya di Jakarta, Kamis (6/12) malam.
Hatta menjelaskan kondisi perekonomian global belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Hal tersebut dapat menurunkan permintaan di negara maju dan memengaruhi kinerja ekspor secara keseluruhan.
"Jadi menurut saya, kita mesti optimistis tapi juga harus hati-hati dengan melihat perkembangan global," katanya.
Menurut Hatta, salah satu hal yang dapat diupayakan untuk menjaga angka pertumbuhan tahun depan adalah dengan meningkatkan nilai investasi dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi di pasar Asia Tenggara.
"Tanda-tanda menjadi production based sudah terlihat, industri meningkat dan manufaktur tumbuh, tentu itu artinya dunia melihat Indonesia sebagai tempat paling baik untuk investasi," katanya.
Hatta juga mengatakan Indonesia saat ini memiliki keunggulan kelas menengah baru yang dapat mendorong sektor konsumsi dan meningkatkan industri hilirisasi pertambangan dan manufaktur lainnya untuk ikut mendukung pertumbuhan.
Ia memprediksi dengan mempertimbangkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) 2013, konsumsi domestik dan investasi sama-sama memberikan kontribusi sebesar 3,2 persen dalam pertumbuhan ekonomi.
"Kalau terjadi shock pada ekspor kita, netto-nya akan mengunci di 6,3 persen. Maka achieveable 6,5 persen itu. Saya mengatakan kita optimistis," katanya.
Selain itu, Hatta mengatakan pemerintah tidak akan membuat kebijakan yang meresahkan masyarakat dan dapat menganggu target pertumbuhan dan kestabilan perekonomian nasional.
Untuk saat ini, ia memastikan pemerintah hanya menaikkan harga Tarif Tenaga Listrik (TTL) pada 2013 dan belum berencana untuk menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Kita harus berpikir banyak soal yang lain, karena kita harus menjaga inflasi, daya beli masyarakat dan stabilitas yang lain," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika