REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero).

Tujuan kordinasi itu demi menjaga agar kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap berada di titik 43,5 juta kilo liter. 

"Secara umum, kita harus upayakan kuota itu tetap di 43,5 juta kl," tutur Agus kepada wartawan di sela-sela International Seminar on The Challenges to Collect Property Taxes di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (27/11). 

Secara tegas, Agus mengharapkan tidak ada penambahan kuota BBM bersubsidi lagi.  Sebab, hal ini akan berdampak pada penambahan anggaran subsidi. 

Seperti diketahui bersama, kuota BBM bersubsidi telah ditambah pada September silam sebesar 4,04 juta kl yang membuat pemerintah harus merogoh tambahan anggaran subsidi sebesar Rp. 15 triliun hingga Rp. 16 triliun.

Apakah pemerintah siap jika nantinya akan ada penambahan kuota? secara fiskal, Agus menyebut kondisi keuangan negara dalam keadaan baik.  Jadi, jika nantinya ada penambahan kuota, tidak ada masalah. 

 "Tentu saya tidak mengharapkan itu (penambahan kuota)," kata Agus. Terkait pembatasan pengendalian BBM bersubsidi, Agus membenarkan itu terjadi di beberapa daerah. 

Menurut Agus, ini tak lepas dari situasi yang belum ditata dengan baik sehingga BBM bersubsidi dinikmati oleh masyarakat yang seharusnya tidak menikmati itu.  "Harus ditata, di beberapa daerah mungkin bisa dilakukan," ujar Agus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika