REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Suryo Bambang Sulisto mengatakan pembubaran Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) tidak akan menggangu kontrak kerja sama (KKS) berjalan dengan kontraktor.

"Saya rasa kontrak kerja sama itu akan tetap berjalan, karena sudah disepakati sebelum adanya keputusan tersebut," kata Suryo usai menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Makedonia di Jakarta, Rabu (14/11).

Seperti diketahui berdasarkan putusan MK terkait putusan pengujian UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Selasa, BP Migas dinyatakan bubar dan seluruh fungsi regulasinya berpindah ke Kementerian ESDM.

Menurut Suryo, selama ini peran BP Migas hanya sebagai pengawas kegaiatan kontrak kerja sama dengan perusahaan migas asing, sehingga kewenangan yang selama ini dijalankan institusi itu hanya tinggal dialihkan ke lembaga yang lebih berwenang.

"Masalah itu hanya butuh penyesuaian saja, memang harus dilihat dulu permasalahannya, kalau strukturnya memungkinkan dibentuk baru ya dibentuk, sehingga jangan sampai berlarut-larut dan berdampak pada iklim investasi," katanya.

Padahal, kata Suryo, saat ini Indonesia membutuhkan banyak eksplorasi sumur minyak baru untuk mengurangi impor yang semakin tinggi.

MK memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas--dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi--bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat.

Pasca keputusan MK itu, kontrak-kontrak yang sedang berlangsung dan dibuat BP Migas, berlaku sampai habis masa kontraknya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika