REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sejumlah investor besar di Indonesia, kontraktor, profesional, perbankan, dan pemerintah merespon kedaruratan situasi infrastruktur di Indonesia saat ini. Masalah tersebut dinilai membutuhkan pernyataan sikap dan analisis penting sebagai masukan bagi pemerintah dalam usaha percepatan pembangunan infrastruktur.
Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur nasional dalam kurun waktu lima tahun ke depan mencapai Rp 140 miliar dolar AS. Dari total tersebut, kemampuan keuangan pemerintah hanya berkisar 35 persen. Selebihnya diharapkan akan didapat melalui kerja sama pemerintah swasta (KPS).
Ketua Konferensi Infrastructure Leaders Forum (ILF), Bernardus Djonoputro, mencontohkan dari total 79 proyek yang ditawarkan pemerintah yang bernilai 53 miliar dolar AS saat ini, di dalamnya terdapat 34 proyek unggulan senilai 38 miliar dolar AS.
"Dari situ, hanya satu proyek PPP Jawa Tengah yang sudah meloloskan pemenang. Masih banyak lagi daftar belum berjalannya proyek-proyek KPS di tahap awal," kata Bernardus dalam pernyataan tertulisnya kepada Republika, Selasa (13/11).
Apalagi, kata Bernardus, pada proyek-proyek yang trafik dan hitungan finansialnya marjinal. Tantangan utama permasalahan tersebut antara lain permasalahan kontrak dan aspek komersial PPP, pembebasan lahan, tumpang tindihnya peraturan, serta minimnya kapasitas penyelenggara tender PPP.
Persoalan ini memberikan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan laju masuknya investasi ke Indonesia. Di kalangan investor, lambannya kemajuan infrastruktur menjadi salah satu kata kunci yang membuat mereka berpikir ulang untuk melakukan realisasi investasi di sektor ini. Kondisi ini telah membawa Indonesia berada dalam situasi kedaruratan infrastruktur.
Pada 22 November 2012 di Four Season Hotel, ILF akan membahas permasalahan dan solusinya. Mereka adalah International Finance Corporation (IFC), Rajawali Corporation, para pemegang konsesi PPP seperti Thiess, Nusantara Infrastructure, sektor perbankan, dan institusi internasional, seperti Austrade, Everything Infrastructure, dan kalangan media nasional.
Forum ILF 2012 juga menghadirkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Kepala BKPM M Chatib Basri, Kim Hewett, Senior Trade Commissioner Austrade, selain menghadirkan para ahli dan tokoh-tokoh infrastruktur, seperti Sarvesh Suri (Country Manager IFC), David Ray (IndiI), Suyono Dikun, dan mantan Wakil Walikota Yokohama Jepang, Yumiko Noda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika