REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menargetkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) di wilayah Papua dan Papua Barat pada 2012 mencapai sekitar Rp 2,6 triliun.
Sementara, hingga akhir September 2012, DPK yang sudah terhimpun dari wilayah tersebut mencapai sekitar Rp 2,3 triliun.
“Target (DPK) kami ke depan, sampai akhir tahun, sudah hampir 100 persen tercapai. Target 2012 adalah Rp 2,6 triliun, ” tutur Pemimpin BNI Kantor Wilayah Papua, Loedwik Patihahuan, kepada pers, Kamis (1/11).
Loedwik, yang biasa dipanggil Rully, mengatakan pihaknya mengaku optimis penghimpunan DPK bisa lebih tinggi dari target. Hal itu didukung Kantor Wilayah BNI di Papua, sehingga koordinasi dan pengambilan keputusan tidak perlu lagi dilakukan di tempat yang sangat jauh seperti sebelumnya, yakni dari Kantor Wilayah BNI Makassar, Sulawesi Selatan.
Potensi nasabah di Papua dan Papua Barat dinilai juga masih sangat luas untuk digarap. Salah satu kelompok masyarakat yang sangat berpotensi adalah pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Saat ini, BNI sudah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk mengelola dana kas mereka.
Di sisi lain, pasar konsumer dan ritel di Papua dan Papua Barat belum tergarap maksimal oleh kalangan perbankan. Sebagai contoh, pasar kredit pemilikan rumah (KPR) di Papua dan Papua Barat yang sangat menjanjikan karena nilai satuan per nasabahnya bisa jauh lebih tinggi dari daerah lain, termasuk di Jawa.
“Sebagai gambaran, dari segi nilai kreditnya, rumah sederhana di Jawa harga jualnya Rp 95 juta, sedangkan di Papua bisa mencapai Rp 145 juta. Hampir dua kali lipat,” kata Rully.