REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---PT Bank Jabar Banten (BJB) belum mempertimbangkan penerbitan surat berharga atau obligasi. Alasannya karena jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dinilai masih tinggi untuk disalurkan ke kredit.
“Obligasi belum (dipertimbangkan) karena DPK kami besar sehingga source (sumber) kredit masih dari DPK, “ ujar Direktur Utama Bank BJB, Bien Subiantoro, di Jakarta, Selasa (30/10). Hingga September 2012, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 23,62 persen dari Rp40,26 triliun menjadi Rp52,72 triliun. Dari DPK ini, biaya dana (cost of fund) mencapai 5,5 persen.
Di sisi lain, rasio penyaluran kredit terhada dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/ LDR) justru menurun dari 67,68 persen menjadi 64,95 persen. Penerbitan obligasi, kata Bien, akan dipertimbangkan harga kupon. Jika harga kupon obligasi di pasar menurun, penerbitan obligasi dapat dilakukan.
“Kami memiliki cost of fund 5,5 persen, kalau pricing (kupon) obligasi 6 persen, kami rugi, “ ujarnya. Dana Pihak Ketiga di Bank BJB masih ditopang dana dari Pemerintah Daerah (Pemda). Bien mengatakan jumlah dana dari Pemda bisa mencapai 50 persen dari total DPK di awal tahun.
“Tetapi kalau mendekati akhir tahun mulai berkurang. Sekarang sekitar 30 persen, “ ujarnya. Bank BJB membukukan laba sebesar Rp945,63 miliar hingga kuartal III/2012. Laba tersebut meningkat 18,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp794,96 miliar. Sementara, total aset Bank BJB hingga akhir September 2012 tercatat senilai Rp 67,70 triliun, meningkat dibanding 31 Desember 2011 sebesar Rp54,44 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika